JAKARTA—Insiden kunjungan lima tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU)—barangkali saat ini statusnya sudah “mantan”—ke Israel dan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog adalah sinyal bahwa ada ‘lubang menganga’ dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Pengamat menilai Israel berupaya memengaruhi Indonesia memanfaatkan NU.
Lima aktivis itu bukan orang-orang pembawa nama NU pertama dari Indonesia yang mengunjungi Israel. Sebelumnya tercatat beberapa orang yang memiliki hubungan dengan NU juga berkunjung ke sana tanpa restu negara maupun institusi yang menaunginya.
Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) Yahya Cholil Staquf—ketika masih menjabat Katib Aam PBNU—pernah ke Israel pada tahun 2018 dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Bekas Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus aktivis NU kelahiran Jombang, Jawa Timur, Istibsyaroh, juga pernah ke Israel pada tahun 2017. Ketika itu dia bertemu Presiden Reuven Rivlin. Isbtisyaroh mengemukakan dalil penelitian untuk kunjungan tersebut.
Sementara pada bulan Agustus 2023, bekas pengurus MUI lainnya yang juga dari unsur NU, Mukti Ali Qusyairi, kedapatan bertemu dengan Duta Besar Israel di Singapura, Eli Vered Hasan. Ketika itu dia bersama dengan Zainul Maarif, bekas aktivis NU yang ikut rombongan ke Israel pada awal Juli 2024 ini.
Jauh hari sebelumnya, mantan Ketua Umum PBNU dan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, juga mengaku pernah ke Israel pada tahun 1980, dengan tujuan kerja-kerja akademik. Namun demikian, kala itu dia tidak membawa-bawa nama NU.
Kenapa warga nahdliyyin ini bisa keluar-masuk Israel dengan mudah, sementara untuk masuk ke negara lain diperlukan persyaratan paspor maupun visa, yang hanya bisa diterbitkan bila ada hubungan diplomatik?
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia tak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pasalnya, Indonesia telah menegaskan posisinya mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Negara ini juga terus menggalang dukungan banyak negara untuk menekan Israel agar menghentikan genosida di Gaza.
Jika dengan Palestina, Indonesia jelas punya hubungan diplomatik. Relasi Indonesia-Palestina ini menunjukkan bahwa telah ada kepercayaan dari kedua belah pihak untuk menjalin kerja sama dan komunikasi.
Beda ceritanya dengan Israel. Pemerintah Indonesia memilih tidak membuka hubungan diplomatik sampai negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina.
Akan tetapi, ironisnya, kendati tak ada hubungan diplomatik, ditemukan masih ada kerja sama perdagangan atau impor barang Indonesia dari Israel, kendati melalui pihak ketiga
Soal kunjungan orang Indonesia ke Israel—terutama lima bekas aktivis NU itu—Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rolliansyah Soemirat, mengatakan tidak dalam posisi untuk memberikan komentar. Sebab, kata dia lawatan-lawatan itu tidak ada kaitannya dengan posisi resmi pemerintah Indonesia menyikapi konflik Israel-Palestina.
“Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apa pun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia,” kata Rolliansyah, sebagaimana dilansir VOA Indonesia pada Selasa, 16 Juli 2024 lalu, dikutip kembali pada Kamis (25/7/2024).
Pemerintah Tahu tetapi Tutup Mata
Pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Dinan Y. Sulaeman, menyebut bahwa Juru Bicara Kemenlu Israel pernah mengatakan jika pemerintah Indonesia mengetahui berbagai kerja sama ‘terselubung’ dengan Israel, termasuk kerja sama perdagangan melalui pihak ketiga, tetapi menutup mata dan tidak melarang.
Kerja sama klandestin itu, menurut Dina, merupakan salah satu upaya terselubung Israel agar bisa memengaruhi Indonesia.
“Secara pribadi, saya selama ini mempertanyakan, mengapa seolah pemerintah tutup mata atas lobi-lobi Israel dan belum terlihat melakukan langkah konkret untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri RI terkait Palestina di level domestik,” kata Dina, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, pada Jumat (19/7/2024) pekan lalu.
Dina berharap agar pemerintah bersikap konsisten, sinkron antara posisi diplomatik dan langkah implementatifnya.
Langkah implementatif itu, menurut Dina, antara lain dengan melarang segala bentuk upaya propaganda pro-Israel, melarang kerja sama pariwisata, pendidikan, bisnis, dan lainnya.
Dukungan konkret yang dimaksud Dina itu bisa berbentuk boikot, divestasi, hingga sanksi.
