JAKARTA—Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memberhentikan Zainul Maarif atau Zen Maarif—salah satu dari lima aktivis NU yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog baru-baru ini—dari jabatannya sebagai pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jakarta. Zainul sendiri mengaku jika perjalanannya ke Israel diongkosi oleh iTrek—sebuah lembaga milik Israel—dan tidak ada hubungannya dengan NU.
“Memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung dan tak langsung dalam keberangkatan anak NU ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta,” kata Ketua Umum PWNU Jakarta Samsul Ma’arif di Kantor PWNU Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).
“Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan Tanfidziyah dan Syuriah PWNU DKI Jakarta,” imbuhnya.
PWNU Jakarta juga telah memanggil Zainul beserta pengurus LBM NU lainnya untuk mengklarifikasi ihwal tindakannya tersebut pada Kamis sore .
Selain Zainul, PWNU DKI Jakarta juga memberhentikan pengurus LBM NU DKI Jakarta lainnya, yaitu Mukti Ali, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh karena ketiganya dianggap terlibat dalam organisasi Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian (RAHIM).
Terpisah, Zainul Maarif mengaku jika perjalanannya ke Israel hingga bertemu Presiden Israel Isaac Herzog dibiayai oleh lembaga bernama iTrek.
“Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, bahwa ini organisasinya namanya iTrek ya. Sebenarnya ini nama kependekan dari Israel Trek,” kata Zainul di Kantor PWNU Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Sebagai informasi, iTrek merupakan organisasi yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Lembaga inii punya program mengirim mahasiswa pascasarjana serta tokoh muda dari banyak negara untuk melakukan perjalanan ke Israel selama satu minggu.
Kelompok pro-Israel ini mengatur perjalanan dan menerima dana langsung dari pemerintah Israel untuk meningkatkan citra Israel di kalangan publik.
Zainul menceritakan jika dengan biaya dari iTrek, dia dan rombongannya mengunjungi Israel dan Palestina. Kata dia, yang awalnya mengajaknya ikut kegiatan ini adalah seorang kawannya dari Universitas Harvard, AS.
Zainul mengaku menggunakan visa turis untuk berkunjung ke Israel. Awalnya ia terbang terlebih dulu ke Dubai, Uni Emirat Arab, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Israel.
“Rangkaian [kegiatannya] itu dari 30 Juni sampai 5 Juli 2024. Jadi baru awal bulan ini. (Bertemu Presiden Israel) itu adalah tanggal 3 Juli 2024,” kata dia.
Zainul juga mengaku bahwa kunjungannya ke Israel dan Palestina merupakan kegiatan dialog lintas-iman, sekaligus untuk penelitian lapangan. Ia mengklaim sedang melakukan penelitian tentang kehidupan orang Islam di Israel.
Ia pun mengatakan peserta yang ikut program ini ada yang beragama Kristen, Katolik, Yahudi dan Islam.
Zainul mengklaim bahwa dia tak mendapatkan keuntungan secara finansial dari kunjungannya ke Israel. Meski begitu, ia mengaku dibantu dari sisi biaya visa hingga biaya asuransi perjalanan.
“Awalnya malah disuruh bayar itu, visa sama asuransi. Tapi, kemudian saya bilang, ‘ini high risk, ini risikonya tinggi’, semacam itu kan. ‘Risikonya tinggi, kok malah kami disuruh beli asuransi?’ Maka kemudian, alhamdulillah itu, asuransi dan visa kami bebas, semacam itu. Maka kemudian, alhamdulillah itu, asuransi dan visa kami bebas, semacam itu. Nah, tapi kemudian tidak ada take home pay, tidak ada, kami tidak dapat duit dari situ,” kata dia.
Dia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan lembaga yang menaunginya, terutama NU. Dia menyatakan meminta maaf karena telah menyebabkan kegaduhan, juga meminta agar publik tidak mendiskreditkan NU maupun lembaga RAHIM.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Zainul Maarif tercatat cukup aktif membangun komunikasi dengan pihak Israel. Dia juga terkonfirmasi pernah bertemu Duta Besar Israel di Singapura bersama mantan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Mukti Ali Qusayairi, pada tahun 2023 lalu.
Sejauh ini, Zainul adalah orang pertama dari lima orang rombongan aktivis NU yang berangkat ke Israel, yang telah mendapatkan sanksi dari NU–dalam hal ini PWNU Jakarta. Sebelumnya, Munawir Azis, anggota rombongan lainnya, juga sudah mendapatkan sanksi pemberhentian, tetapi bukan dari unsur NU. Dia diberhentikan dari jabatannya sebagai staf khusus Penjabat (PJ) Bupati Kudus. *
