Di balik hiruk-pikuk hampir 280 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 28 juta orang yang hidup dengan persoalan kejiwaan—sebuah angka besar yang selama ini tersembunyi di balik statistik dan stigma.
Perkiraan itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 19 Januari 2026. Angkanya merujuk rasio global gangguan kejiwaan yang dirilis World Health Organization—satu dari delapan hingga satu dari sepuluh penduduk dunia.
“Itu baru the tip of the iceberg,” kata Budi, menyebut kesehatan jiwa sebagai masalah yang kerap luput dari penglihatan publik. Dengan asumsi konservatif satu banding sepuluh, Indonesia setidaknya memiliki 28 juta warga dengan gangguan kejiwaan dalam spektrum luas: dari depresi dan gangguan kecemasan, hingga kondisi berat seperti skizofrenia, ADHD, dan gangguan perkembangan saraf lainnya.
Angka ini menjadi cermin bahwa kesehatan jiwa bukan isu pinggiran. Ia adalah persoalan struktural yang menyentuh rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan ruang-ruang publik—sering kali tanpa penanda yang kasatmata.
Anak dan Remaja di Garis Rentan
Data terbaru dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan per 1 Januari 2026 menambah lapisan kegelisahan. Dari lebih dari 27 juta penduduk yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa, kelompok anak usia sekolah dan remaja tampil sebagai yang paling rentan.
Pada kelompok ini, 4,8 persen—sekitar 363 ribu anak dan remaja—terdeteksi mengalami gejala depresi. Sementara 4,4 persen atau 338 ribu lainnya menunjukkan gejala kecemasan. Angka tersebut jauh melampaui temuan pada kelompok dewasa dan lanjut usia, yang masing-masing berada di bawah satu persen untuk depresi maupun kecemasan.
Data ini mengisyaratkan satu hal: tekanan psikologis semakin dini hadir dalam siklus kehidupan. Sekolah, media digital, dinamika keluarga, dan ketidakpastian sosial-ekonomi menjadi lanskap tempat gangguan itu bertumbuh—sering tanpa ruang aman untuk dibicarakan.
Ragam Gangguan, Ragam Cerita
Dalam klasifikasi resmi Kemenkes, gangguan kejiwaan terbentang luas. Ada gangguan kecemasan, ADHD, autism spectrum disorder (ASD), bipolar, depresi, hingga post-traumatic stress disorder (PTSD). Di spektrum lain, terdapat skizofrenia, gangguan makan, gangguan perilaku disruptif, hingga gangguan neurodevelopmental.
Setiap diagnosis membawa cerita berbeda. Namun semuanya bertemu pada satu titik: kebutuhan akan sistem layanan yang mampu mendengar, memahami, dan merawat—bukan sekadar memberi label.
Kota dan Tekanan Psikologis
Peta sebaran juga berbicara. Data Kemenkes 2023 menunjukkan DKI Jakarta mencatat persentase penderita gangguan jiwa tertinggi, mencapai 24,3 persen. Angka ini disusul Aceh, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.
Di kota besar, tekanan hidup, kompetisi, kemacetan, dan keterasingan sosial sering berjalan beriringan. Kesehatan jiwa menjadi harga yang diam-diam dibayar atas ritme urban yang tak pernah benar-benar berhenti.
Angka Rendah yang Menipu
Meski potensi masalahnya besar, hasil skrining CKG justru tampak relatif kecil. Pada orang dewasa, prevalensi yang terdeteksi masih di bawah satu persen; pada anak-anak dan remaja sekitar lima persen. Bagi Budi, angka ini belum mencerminkan realitas sesungguhnya.
“Masih rendah sekali,” ujarnya. Bukan karena masalahnya kecil, melainkan karena banyak yang belum terjangkau, belum berani memeriksakan diri, atau belum punya akses layanan yang memadai. Skrining, dalam konteks ini, baru membuka pintu pertama.
Puskesmas sebagai Garda Depan Baru
Kesadaran itu mendorong perubahan kebijakan. Selama bertahun-tahun, layanan kesehatan jiwa nyaris absen dari tata laksana puskesmas. Kini, Kemenkes mulai membangun sistemnya—dari standar pelayanan, rujukan, hingga penanganan yang mencakup farmakologi dan konseling psikologis.
“Kita sudah bikin tata laksananya,” kata Budi. Targetnya jelas: menjadikan puskesmas sebagai titik awal layanan kesehatan jiwa, sedekat mungkin dengan warga, dan sejauh mungkin dari stigma.
Langkah ini menandai pergeseran cara negara memandang kesehatan. Jiwa tak lagi ditempatkan sebagai urusan pinggiran atau sekadar urusan rumah sakit jiwa, melainkan bagian utuh dari layanan dasar.
Di balik angka-angka itu, ada pesan yang lebih sunyi namun mendesak: Indonesia sedang belajar melihat luka yang tak berdarah, mendengar suara yang selama ini teredam, dan mengakui bahwa kesehatan jiwa bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari kemanusiaan.***
