Gagasan pembatasan masa jabatan ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) kembali mengemuka dalam diskusi politik nasional yang berlangsung di Yogyakarta. Dinilai perlu, untuk mencegah politik dinasti dan memperkuat demokrasi. Wacana serupa pernah mengemuka pada tahun 2023, tetapi kalis.
__________
Gagasan tersebut kembali dilontarkan oleh Sri Harjono, penulis buku Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara, dalam acara bedah bukunya, di Gedung University Club Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Ahad, 1 Juni 2025.
Harjono mengusulkan agar masa jabatan ketum dan sekjen parpol dibatasi hanya satu periode atau lima tahun.
Menurut Harjono, sejak era reformasi 1999, sistem kepartaian di Indonesia cenderung dikuasai individu atau keluarga tertentu. Jauh dari prinsip demokrasi. “Partai politik kini dikendalikan seperti milik pribadi, dan ini mengarah pada pembusukan sistem demokrasi,” katanya, sebagaimana dikutip Antara.
Harjono mengkritik praktik politik yang mengedepankan loyalitas ketimbang kapasitas. “Penunjukan politisi kini didasarkan pada loyalitas, bukan kapasitas. Ini mengikis semangat meritokrasi, bahkan sampai ke level birokrasi,” tegasnya.
Harjono menekankan bahwa pembatasan masa jabatan ketum dan sekjen parpol merupakan langkah strategis untuk mewujudkan partai politik yang sehat, demokratis, dan berorientasi pada rakyat. “Partai politik harus produktif untuk pembaharuan negara, bukan menjadi sumber keterpurukan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, partai-partai besar, seperti PDI-P dan PKB, diketahui punya ketua umum yang menjabat dalam jangka waktu panjang, seperti Megawati Soekarnoputri yang memimpin PDIP sejak tahun 2000 dan Abdul Muhaimin Iskandar yang memimpin PKB sejak 2005.
Bahkan, PDIP sudah mendeklarasikan bakal mendapuk kembali Megawati menduduki kursi ketua umum.
Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada Ahad, 1 Juni 2025. Kata Djarot, kongres partai yang bakal segera digelar hanya tinggal mengukuhkan Megawati untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP PDIP.
Djarot mengklaim bahwa kader PDIP, khususnya arus bawah, telah menghendaki tampuk jabatan di partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tetap diemban oleh Megawati.
“Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025–2030,” kata dia, dikutip dari Antara.
Namun demikian, Djarot belum menjelaskan kapan kongres PDIP bakal digelar.
