KPK maraton periksa biro travel terkait korupsi haji eks Menag Yaqut. Aliran dana ke Pansus DPR juga masuk radar penyidik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘tancap gas’ mengusut tuntas skandal dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024. Setelah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka, penyidik kini memperluas radar perburuan.
Mulai pekan depan, KPK bersiap menggelar pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro perjalanan wisata (travel) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan pemeriksaan ini akan berlangsung di Gedung Merah Putih Jakarta serta beberapa daerah lainnya. Ia meminta para pengusaha travel bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
“Kehadiran dan keterangan mereka sangat krusial agar proses penyidikan perkara kuota haji ini berjalan efektif dan terang benderang,” tegas Budi, Jumat (3/4/2026).
Kongkalikong Swasta dan Pejabat Kemenag
Perluasan penyidikan ini bermula dari penetapan dua tersangka baru dari pihak swasta pada Senin (30/3/2026). Mereka adalah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba, Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan bahwa kedua pengusaha ini bersekongkol mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan. Mereka menabrak aturan hukum dan menyetor sejumlah uang pelicin kepada penyelenggara negara.
Ismail Adham, misalnya, terbukti menggelontorkan uang USD 30.000 kepada Gus Alex. Ia juga menyetor USD 5.000 dan 16.000 Riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief.
Sementara itu, Asrul Azis Taba bermain lebih berani dengan menyetorkan uang tunai sebesar USD 406.000 kepada Gus Alex untuk tujuan yang sama. Asep menyebut, uang haram yang mengalir ke Gus Alex dan Hilman Latief ini kuat dugaan merupakan representasi untuk Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama saat itu.
Berkat setoran tersebut, 8 PIHK yang terafiliasi dengan Asrul meraup keuntungan ilegal hingga Rp 40,8 miliar pada musim haji 2024.
Mengendus Jejak Aliran Dana ke Pansus DPR
Tidak hanya menyasar pihak swasta, skandal ini rupanya menyerempet gedung parlemen. KPK membuka peluang untuk memanggil anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI 2024. Langkah ini diambil karena penyidik mengantongi informasi adanya aliran dana “pengamanan” yang bersumber dari Gus Alex.
Dana tersebut diduga sengaja disiapkan sejak pertengahan 2024 saat pengawasan legislatif mulai menguat. Mirisnya, uang sogokan itu berasal dari pungutan liar terhadap calon jemaah haji yang ingin melompati antrean.
Setiap jemaah kabarnya dipaksa membayar biaya tambahan antara USD2.000 hingga USD5.000.
Meskipun informasi awal menyebut anggota Pansus diduga tidak menerima atau sudah mengembalikan uang pelicin tersebut, KPK memastikan pengusutan tetap berjalan. Budi Prasetyo menegaskan, pemanggilan anggota dewan sangat bergantung pada kebutuhan penyidikan.
”Jika penyidik merasa perlu meminta keterangan dari pihak yang diduga mengetahui pokok perkara demi memperjelas konstruksi hukum, maka pemanggilan pasti kita lakukan,” tandas Budi.
Kerugian Negara Fantastis dan Sitaan Aset Rp 100 Miliar
Akar dari mega korupsi ini berawal dari manipulasi kuota haji tambahan. Yaqut dan Gus Alex mengubah komposisi pembagian secara sepihak. Dari yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus sesuai UU No. 8 Tahun 2019, mereka menyulapnya menjadi 50:50.
Perubahan drastis ini mereka manfaatkan sebagai celah untuk meraup cuan pribadi lewat praktik jual beli kuota. Akibat kerakusan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat negara menelan kerugian fantastis mencapai Rp 622 miliar.
Sebagai langkah tegas, KPK telah merampas berbagai aset hasil kejahatan senilai lebih dari Rp 100 miliar. Aset tersebut meliputi uang tunai USD 3,7 juta, Rp 22 miliar, 16.000 Riyal, serta empat unit mobil mewah dan lima bidang tanah beserta bangunannya.
Menanti Keadilan bagi Calon Jemaah
Tindak pidana korupsi ini telah mencederai rasa keadilan, terutama bagi jutaan umat Islam yang rela mengantre puluhan tahun demi berangkat ke Tanah Suci. Langkah KPK membongkar gurita korupsi ini diharapkan mampu membersihkan sistem penyelenggaraan ibadah haji dari tangan-tangan serakah di masa depan.***
