“Pancasila sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Paham kebangsaan Indonesia harus tetap moderat dan tidak dibawa ke arah kanan maupun kiri secara ekstrem,” katanya.
Karena itu, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan apakah arah pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah saat ini benar-benar selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Ia mengingatkan agar undang-undang, regulasi, maupun kebijakan strategis negara tidak lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak.
Korupsi dan Oligarki Jadi Tantangan
Haedar menilai Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang serius. Mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, premanisme, hingga praktik oligarki.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut masih menjadi problem nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, ia mempertanyakan apakah sudah ada kebijakan yang signifikan, sistematis, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pancasila penting dibumikan ke dunia nyata Indonesia,” tegasnya.
Haedar menilai agenda utama bangsa saat ini adalah mengimplementasikan Pancasila secara serius dan sistemik dalam seluruh aspek kehidupan. Kuncinya terletak pada komitmen para pejabat, elite politik, dan penyelenggara negara sebagai pelaksana nilai-nilai Pancasila.
Ia mengingatkan bahwa pola pikir, perilaku, dan kebijakan para pemimpin bangsa perlu terus dievaluasi. Tujuannya, untuk memastikan semuanya benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.
Generasi Muda Butuh Keteladanan
Haedar juga menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi milenial, Generasi Z, dan Generasi Alfa.
Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya diberi teori. Mereka membutuhkan contoh nyata dari para pemimpin bangsa.
“Mereka menuntut bukti dan keteladanan bagaimana nilai-nilai Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
