Sejauh ini, menurut Kapolda, pihaknya telah melakukan kerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bisa fokus masalah di Jatim.
Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mendukung penuh pemberantasan narkoba itu. Bahkan, pihaknya mendengar sampai ada kampung narkoba.
“Kasus di Madura harus digropyok bareng-bareng,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Malang, itu.
Selain persoalan narkoba, Kiai Marzuki juga berharap Polri mewaspadai fenomena geng-gengan atau kelompok yang cenderung menakut-nakuti masyarakat. Begitu pun klub-klub motor agar bisa dibimbing karena kerap dilaporkan mengganggu ketertiban masyarakat.
“Anak-anak muda yang trek-trekan, sangat mengganggu pengguna jalan yang lain bila dibiarkan,” ungkapnya.
Khusus kerukunan beragama, Kiai Marzuki berharap agar jangan sampai umat Islam ikut pada ajaran yang membahayakan negara.
“Kehidupan beragama yang benar. Bila Islam, ya yang benar. Bila Kristen, ya yang baik. Yang mempunyai tanggung jawab terhadap keutuhan dan ketertiban masyarakat dan negara,” tandasnya.
Kapolda pun diingatkan agar mewaspadai kelompok ekstrem dan radikal. Yakni, mereka yang menganggap negara Indonesia ini kafir, pemerintah toghut, dan sejenisnya.
“Jangan sampai mengundang ustad yang terpapar dengan ideologi yang melawan NKRI. Tentu agak aneh bila institusi Polri mengundang mereka. Kami sangat mengkhawatirkan hal itu terjadi,” tuturnya.
Kiai Marzuki juga berharap bisa mengawal perizinan siaran radio yang menyiarkan paham radikalisme agar bisa dikendalikan dan ditertibkan. Dia mendapat kabar, ada kasus ketika mereka ditegur, kemudian berpura-pura memasang bendera merah putih.
Lalu, kasus di Pamekasan. Ada sekelompok orang yang mau mengundang pembicara dari kalangan radikal yang dalam ceramahnya kerap memprovokasi masyarakat dan membahayakan NKRI.
Menanggapi secara serius masalah radikalisme dan ekstremisme, menurut Kapolda Jatim perlu pemetaan terkait tingkatan dan level radikalisme.
Kapolda juga mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa. Sedang soal perizinan radio yang kontennya membahayakan negara akan dilakukan pemantauai dan dicek langsung.
