Menurut Juri, sebagian besar pendanaan tidak akan bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) serta kontribusi dari sektor swasta.
Dari total anggaran tersebut, APBN hanya akan menanggung sekitar Rp89,4 triliun, sementara kontribusi KPBU dan swasta mencapai Rp253,4 triliun, dan BUMN serta BUMD menyumbang Rp123,2 triliun.
Selain soal anggaran, Juri juga menyoroti tantangan lain dalam pemindahan IKN, yaitu pandemi Covid-19 yang memengaruhi prioritas pemerintah saat ini. Meski begitu, perencanaan jangka panjang tetap perlu dilakukan agar ketika pandemi mereda, Indonesia dapat segera melanjutkan proyek tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pemindahan ibu kota, yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan ekonomi serta pembangunan di luar Pulau Jawa. Pembangunan IKN ini juga dianggap sebagai langkah revolusioner Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.*
