Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Jumat (11/10/2024). Sementara peresmian Istana Garuda, kata Jokowi, bakal diresmikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Peresmian ini menjadi langkah penting dalam pengembangan ibu kota baru Indonesia yang diperkirakan menelan biaya Rp466 triliun.
“Pada sore hari ini, kita bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (11/11).
Dalam agenda awal, Presiden Jokowi juga direncanakan untuk meresmikan Istana Garuda secara bersamaan. Namun, karena proses pembangunan Istana Garuda masih dalam tahap penyelesaian dan diperkirakan memerlukan waktu sekitar satu bulan lagi, Presiden Jokowi memutuskan untuk hanya meresmikan Istana Negara terlebih dahulu.
“Karena Istana Garuda saat ini masih dalam proses finishing dan diperkirakan selesai satu bulan lagi, maka saya resmikan Istana Negara lebih dulu. Nanti, Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Jokowi.
Sebelum peresmian, dilaksanakan penyerahan Sertifikat Istana Negara oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Sertifikat tersebut terdaftar dengan nomor Sertifikat Hak Pakai 11 dan nomor induk bidang elektronik No. 1484 atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara,” ucap Presiden Jokowi.
Peresmian ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.
Juga hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
IKN Butuh Rp446 Triliun
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Juri Ardiantoro seperti dilansir Kompas.com, pada Senin (28/6/2021), mengungkapkan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur memerlukan anggaran sebesar Rp466 triliun.
Menurut Juri, sebagian besar pendanaan tidak akan bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) serta kontribusi dari sektor swasta.
Dari total anggaran tersebut, APBN hanya akan menanggung sekitar Rp89,4 triliun, sementara kontribusi KPBU dan swasta mencapai Rp253,4 triliun, dan BUMN serta BUMD menyumbang Rp123,2 triliun.
Selain soal anggaran, Juri juga menyoroti tantangan lain dalam pemindahan IKN, yaitu pandemi Covid-19 yang memengaruhi prioritas pemerintah saat ini. Meski begitu, perencanaan jangka panjang tetap perlu dilakukan agar ketika pandemi mereda, Indonesia dapat segera melanjutkan proyek tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pemindahan ibu kota, yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan ekonomi serta pembangunan di luar Pulau Jawa. Pembangunan IKN ini juga dianggap sebagai langkah revolusioner Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.*
