Di tengah gegap-gempita pembangunan infrastruktur, kenapa Pemerintah seperti kesulitan membangunkan rumah untuk warganya?
—Editorial
Di negeri yang katanya sedang panen proyek infrastruktur, ironi menempel erat pada hal paling dasar: membangun rumah bagi rakyat sendiri.
Ketika pemerintah mewacanakan rumah subsidi seluas 18 meter persegi—setara rumah petak, barangkali—pertanyaan besar pun muncul: apakah negara benar-benar serius memenuhi hak dasar warganya untuk mendapatkan hunian layak?
Di atas kertas, rencana ini tampak mulia: menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama generasi muda urban yang makin terjepit harga tanah. Tapi, ketika kita bicara 18 meter persegi di atas lahan 25 meter persegi, kita sepertinya tidak sedang membicarakan rumah, tapi nyaris seperti menyusun kontainer permanen untuk dihuni seumur hidup.
Pakar arsitektur dari UGM, Ikaputra, mengingatkan bahwa ukuran 18 meter persegi adalah standar darurat pascabencana, bukan standar hidup bermartabat. Bahkan Ketua Asosiasi Pengembang menyindir rumah seukuran itu “lebih mirip gudang”. Jika lahan yang disiapkan juga minim, apa yang bisa tumbuh dari rumah yang sedari awal dirancang seperti takdir buntu?
Pertanyaan krusial pun mengemuka: mengapa pemerintah seperti kesulitan membangunkan rumah layak, padahal begitu lihai membangun jalan tol, bandara, dan kawasan ekonomi khusus?
Kita kerap mendengar jargon “hunian untuk semua”, tapi realisasinya mentok pada angka, bukan martabat.
Rumah bukan sekadar atap di atas kepala, melainkan ruang tumbuh—secara fisik, sosial, dan psikologis. Tanpa desain rumah tumbuh yang memungkinkan pengembangan, rumah subsidi ini berisiko menjadi perangkap kemiskinan baru, bukan jalan keluar darinya.
Padahal alternatif sudah ada: rumah tumbuh, rumah susun dengan koneksi transportasi memadai, bahkan penyusunan kawasan terpadu yang manusiawi. Tapi semua itu membutuhkan satu hal yang tampaknya paling langka dalam birokrasi: perencanaan jangka panjang yang empatik dan berpihak.
Lebih dari sekadar mengejar target angka, pemerintah seharusnya bertanya ulang: apakah kebijakan ini benar-benar ingin menyelesaikan masalah, atau sekadar menambah kolom pencapaian di dokumen RPJMN?
Karena jika yang dibangun hanyalah “rumah-rumahan” dalam arti literal, kita sedang mengulang babak baru dari kegagalan lama: mengabaikan nilai kemanusiaan dalam nama efisiensi kebijakan. Dan itu jauh lebih sempit daripada ukuran 18 meter persegi.***
