Iran tolak negosiasi dengan AS. Pengamat UPN sebut ini akibat krisis kepercayaan usai rentetan pengkhianatan diplomasi.
Keputusan Iran menutup rapat pintu negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) memantik perhatian berbagai pihak. Pengamat Hubungan Internasional dari UPN Veteran Jakarta, Asep Kamaluddin, menilai sikap keras Teheran ini lahir dari krisis kepercayaan yang mendalam akibat rentetan kegagalan diplomasi di masa lalu.
Menurut Asep, langkah Iran memboikot perundingan merupakan reaksi logis dari hancurnya rasa saling percaya antarnegara. Teheran merasa AS telah mengkhianati kesepakatan karena kerap melancarkan operasi militer yang menyasar kedaulatan Iran, tepat ketika proses diplomasi sedang berjalan.
”Penutupan negosiasi oleh Iran bukanlah hal yang mengejutkan secara teoritis. Dalam kajian HI, kita memahaminya sebagai bentuk total breakdown of trust,” ujar Asep di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Oleh karena itu, Asep memandang diplomasi tidak lagi memiliki nilai tawar di mata Iran. Sebagai gantinya, Teheran kini beralih menggunakan strategi penangkalan (deterrence) secara penuh.
”Di sini diplomasi tidak lagi memiliki nilai tawar. Yang berujung Iran menggunakan strategi deterrence total karena merasa instrumen hukum internasional gagal melindungi mereka,” tegasnya.
Ancaman Perang Regional dan Sikap China-Rusia
Lebih lanjut, Asep memperingatkan bahwa kebuntuan diplomasi ini berpotensi memicu fragmentasi geopolitik yang masif di kawasan Timur Tengah. Konflik yang awalnya hanya melibatkan dua negara bisa dengan mudah membesar dan menyeret berbagai aktor internasional.
”Kita akan melihat polarisasi yang semakin tajam, adanya keterlibatan NATO, dan aktor nonnegara (seperti di Lebanon) berisiko menjadikan perang ini bukan konflik bilateral, namun menjadi konflik regional yang berisiko menyeret kekuatan global lainnya,” papar Asep.
Menyikapi eskalasi ini, manuver China dan Rusia akan sangat menentukan arah konflik. Komunitas global kini menunggu apakah kedua negara raksasa tersebut akan menengahi pertikaian, atau justru menyokong Iran secara material demi mengimbangi dominasi AS.
Bayang-Bayang Krisis Energi Global
Selain merusak stabilitas geopolitik, konflik ini juga membawa ancaman serius bagi perekonomian dunia. Asep menyoroti posisi strategis Iran di jalur pasokan energi global yang bisa memicu krisis sewaktu-waktu.
”Akan terjadi ancaman krisis energi, penutupan Selat Hormuz oleh Iran adalah kartu as Iran yang dapat melumpuhkan pasokan minyak dunia,” ungkapnya.
Jika Iran benar-benar memainkan kartu truf tersebut, dampaknya akan langsung menghantam ekonomi berbagai negara. Asep memprediksi biaya logistik akan melonjak tajam. “Dan jika ini berlanjut maka inflasi global bisa terjadi, biaya logistik akan naik dan negara pengimpor energi akan menghadapi tekanan fiskal yang berat,” tambahnya.
Sikap Tegas Pemerintah Iran
Sejalan dengan analisis tersebut, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, telah menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan lagi menempuh jalur perundingan dengan AS maupun Israel. Pernyataan ini sekaligus menanggapi inisiatif damai yang sebelumnya coba didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.
”Usulan dari pemerintah Indonesia telah disampaikan. Kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak ada negosiasi dalam bentuk apa pun dengan kaum musuh dari kami, dikarenakan kami sudah tidak percaya dengan yang namanya negosiasi,” ujar Boroujerdi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).
Boroujerdi menceritakan bahwa Iran sudah tiga kali mengupayakan jalur diplomasi. Sayangnya, musuh selalu membalas niat baik tersebut dengan serangan militer di tengah atau di akhir perundingan. “Dan untuk kali ini kami akan membereskan pihak musuh di lapangan perang,” pungkas sang Duta Besar.
Kemunduran Peradaban Hukum Internasional
Pada akhirnya, konflik yang terus meruncing ini menjadi alarm bahaya bagi tatanan dunia. Asep mengingatkan bahwa serangan militer yang melanggar kedaulatan sebuah negara merupakan bentuk kemunduran bagi peradaban hukum internasional. Sejarah telah membuktikan bahwa pemaksaan perubahan rezim melalui intervensi militer, seperti yang terjadi di Irak dan Libya, hanya akan mewariskan kekacauan dan kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan.***
