Indonesia Mengklaim Jawara AI ASEAN, kok Warganya Ogah Pakai AI?

Ilustrasi pengguna AI. (Istimewa)

Angka itu mengungguli Thailand (55 persen), Malaysia (46 persen), bahkan Singapura yang selama ini dianggap kiblat teknologi kawasan (36 persen). Vietnam tertinggal jauh, dengan 51 persen perusahaannya masih berhati-hati sebagai “Cautious Traditionalists.”

Media yang merilis laporan itu menyebut momentum ini ikut terdorong inisiatif Sahabat AI milik pemerintah. Tapi kesimpulan itu belum tentu bulat — laporan analisis lain dari Majalah ICT justru menilai Indonesia masih dalam fase transisi dari pengguna teknologi menuju pencipta teknologi, belum layak disebut pemimpin kawasan.

Jadi bukan berarti korporasi Indonesia berbohong soal kesiapan mereka. Yang terjadi lebih rumit: perusahaan mengadopsi cepat, tapi kedalaman pemakaiannya dangkal, dan rumah tangga sama sekali belum ikut naik gerbong.

Bacaan Lainnya

Kapabilitas, Bukan Akses, Ternyata Masalah Sebenarnya

Di forum yang sama, Nezar sebetulnya tidak sedang membantah data APJII — dia bicara soal hal yang berbeda. “Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup,” katanya, menekankan bahwa yang timpang bukan cuma jumlah pemakai, tapi jarak antara pengguna paling mahir dengan pengguna rata-rata.

Klaim “lima besar dunia” tampaknya merujuk pada kelompok sempit — programmer, analis data, kalangan profesional urban — bukan potret 235 juta pengguna internet Indonesia secara keseluruhan. Dua statistik itu sebetulnya mengukur populasi yang berbeda, hanya dibungkus seolah bicara satu Indonesia yang sama.

Nezar menyebut jutaan usaha mikro dan kecil bahkan belum terdigitalisasi sepenuhnya. “Kita tidak bisa membangun satu AI house atau rumah AI atas fondasi yang bahkan belum pernah terdigitalisasi,” katanya — kalimat yang, kalau dibalik, sebetulnya mengakui apa yang ditemukan APJII: fondasi rumah tangga digital Indonesia masih rapuh.

Empat langkah yang disiapkan Komdigi pun diarahkan ke sana: literasi AI struktural di sekolah, skrining kesehatan dini berbasis AI di daerah minim dokter spesialis, deteksi kecurangan finansial untuk pelaku usaha kecil, dan tiga rancangan Peraturan Presiden — Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Peta Jalan AI Nasional, dan Etika AI Nasional — yang tengah digodok dengan pendekatan berbasis risiko.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan