Badan Pusat Statistik memastikan petugas Sensus Ekonomi 2026 tidak akan memotret dokumen kependudukan warga. Langkah ini diambil demi menjamin keamanan data pribadi selama proses pendataan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan petugas lapangan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) warga untuk kebutuhan verifikasi. Proses pencocokan identitas tersebut langsung dilakukan melalui aplikasi resmi BPS.
”Kami tidak akan memotret KTP ataupun KK. Mereka akan mengecek saja, memvalidasi karena kami sudah punya basis datanya di dalam aplikasi yang ditanam di dalam gawai petugas,” ujar Amalia di Balai Kota Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Amalia menjelaskan, warga hanya perlu menunjukkan dokumen identitas saat petugas mendatangi kediaman mereka. Langkah pemeriksaan ini semata-mata dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi responden dengan data awal yang telah dimiliki otoritas statistik. Karena itu, masyarakat diimbau tidak perlu cemas terhadap potensi penggandaan dokumen pribadi.
Jaminan Kerahasiaan Data
BPS menegaskan bahwa seluruh informasi yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 dilindungi oleh undang-undang. Amalia menekankan, pengumpulan data ini tidak berkaitan dengan penarikan pajak, melainkan murni untuk pemetaan statistik dan penyusunan kebijakan nasional.
”Sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas. Jadi sekali lagi rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga,” kata Amalia.
Guna memperkuat pelindungan informasi digital, lembaga ini menggandeng sejumlah instansi strategis. BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia, serta PT Peruri untuk membentengi server penyimpanan dari potensi kebocoran data.
Opsi Pengisian Mandiri
Selain metode wawancara tatap muka secara langsung, BPS membuka ruang bagi warga yang ingin mengisi kuesioner secara mandiri. Mekanisme ini disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan privasi lebih tinggi dalam memaparkan data ekonominya.
