Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat. Kekhawatiran utama mereka adalah kerahasiaan data pribadi yang dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk kepentingan perpajakan atau pengawasan usaha.
Meski menjadi langkah strategis pemerintah untuk memetakan kondisi perekonomian nasional, Sensus Ekonomi 2026 ternyata masih menemui kendala serius di tingkat lapangan. Banyak warga yang menolak didata karena khawatir informasi mereka bocor atau dimanfaatkan untuk hal lain.
Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya Fatkur Huda menilai masalah ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan soal kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan, pengawasan usaha, atau bahkan kepentingan lain di luar tujuan sensus,” ujar Fatkur, dikutip Senin (6/7/2026).
Menurutnya, skeptisisme ini muncul akibat pengalaman masa lalu di mana kebijakan pemerintah sering dianggap belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Akibatnya, ketika petugas sensus datang, warga langsung curiga dan ada yang menolak memberikan data.
Kepercayaan Jadi Kunci
Fatkur menegaskan keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Data yang tidak lengkap akan berdampak pada kualitas hasil sensus dan kebijakan yang diambil kemudian.
“Oleh karena itu, membangun kepercayaan masyarakat merupakan tantangan yang sama pentingnya dengan proses pendataan itu sendiri,” tegasnya.
Ia mengutip pemikiran sosiolog Robert D. Putnam dan Francis Fukuyama yang menekankan peran kepercayaan sebagai modal sosial. Semakin tinggi kepercayaan terhadap institusi publik, semakin besar partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.
Dalam konteks Sensus Ekonomi 2026, Fatkur merekomendasikan agar BPS dan pemerintah lebih transparan, intensif berkomunikasi, serta menjelaskan manfaat nyata hasil sensus. Dengan begitu, masyarakat akan lebih bersedia berpartisipasi dan data yang dihasilkan bisa menjadi dasar kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.***
