Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah memetakan kekuatan ekonomi kreatif hingga ke lokasi dan skala usaha. Tantangannya bukan hanya menghitung nilai pasar, melainkan memastikan kerja budaya yang hidup di rumah, sanggar, dan kampung ikut terbaca.
Pada Senin, 29 Juni 2026, pemerintah kembali menegaskan satu agenda yang tampak teknis, tetapi sesungguhnya menyentuh persoalan besar: bagaimana pemerintah mengenali orang-orang yang bekerja di balik ekonomi kreatif.
Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Badan Pusat Statistik atau BPS mencanangkan penguatan Sensus Ekonomi 2026 untuk sektor ekonomi kreatif. Sensus itu diarahkan untuk memetakan pelaku usaha kreatif, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, musik, film, gim, desain, hingga konten digital, berikut lokasi serta skala usaha mereka.
Bagi pemerintah, pendataan ini adalah fondasi kebijakan. Bagi pelaku budaya, maknanya bisa lebih mendasar: kesempatan agar kerja yang selama ini tumbuh di rumah, sanggar, pasar, dan komunitas tidak lagi hanya tampak ketika ada festival atau promosi pariwisata.
“Data adalah infrastruktur yang mutlak menjadi kebutuhan pemerintah maupun di luar pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dalam sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 sektor ekonomi kreatif di Jakarta itu. Ia mengatakan data yang akurat dapat melahirkan kebijakan yang lebih tepat dan membuka ruang percepatan ekonomi kreatif.
Dari Simbol Identitas ke Sumber Penghidupan
Budaya selama ini akrab sebagai simbol identitas. Batik dipakai dalam acara resmi, tenun menjadi wajah daerah, kuliner lokal dipromosikan sebagai daya tarik wisata, dan kesenian tradisi tampil dalam perayaan atau penyambutan.
Namun, di belakang simbol itu terdapat rantai kerja yang panjang. Ada pembuat bahan baku, perajin, pemusik, juru masak, perancang, pelatih, pengelola sanggar, hingga pedagang kecil yang menjaga agar produk dan pengetahuan budaya terus berputar.
Mereka bukan semata pewaris tradisi. Mereka adalah pekerja, produsen, pengusaha mikro, serta penopang ekonomi rumah tangga. Persoalannya, tidak semua dari mereka hadir dalam bentuk badan usaha yang mudah dikenali oleh sistem administrasi atau statistik.
