Karena itu, sensus ekonomi tidak dapat dibebani sebagai satu-satunya alat untuk membaca kebudayaan. Ia dapat memetakan aktivitas usaha, tetapi tidak selalu mampu menangkap nilai sosial, sejarah, relasi antarwarga, atau pengetahuan yang membuat suatu praktik budaya tetap hidup.
Kepala BPS Amalia menggambarkan sensus ekonomi sebagai “rekam medis perekonomian Indonesia”. Perumpamaan itu tepat: diagnosis yang baik dapat menentukan tindakan yang tepat. Namun, diagnosis juga harus cukup lengkap agar tidak hanya membaca gejala yang paling mudah dilihat.
Menghitung Bukan Berarti Mengkomersialkan
Kekhawatiran bahwa kebudayaan akan direduksi menjadi angka bukan alasan untuk menolak pendataan. Justru tanpa data, pelaku budaya yang bekerja di luar perusahaan besar lebih mudah terlewat dari program pembiayaan, pelatihan, promosi, perlindungan kekayaan intelektual, maupun dukungan pemasaran.
Yang perlu dijaga adalah arah penggunaan datanya.
Pendataan yang baik tidak seharusnya mendorong semua tradisi menjadi komoditas. Ia perlu membantu negara membedakan antara praktik budaya yang perlu dilindungi, usaha kreatif yang perlu diperkuat, dan komunitas yang membutuhkan ruang untuk menentukan sendiri bagaimana pengetahuan mereka digunakan.
Sensus Ekonomi 2026 membuka kesempatan untuk memperbaiki cara negara melihat budaya: bukan semata dekorasi identitas, bukan pula sekadar mesin pertumbuhan, melainkan kerja nyata yang menopang rumah tangga dan kehidupan komunitas.
Pada akhirnya, keberhasilan sensus bukan hanya terletak pada banyaknya formulir yang terisi atau luasnya cakupan subsektor yang tercatat. Ukurannya adalah apakah setelah data terkumpul, pembatik di rumah, pengelola sanggar, perajin di kampung, dan pembuat pangan lokal benar-benar lebih mudah ditemukan oleh kebijakan.
Sebab budaya telah lama menghidupi banyak orang. Sensus memberi pemerintah kesempatan untuk mulai melihatnya dengan lebih utuh.***
