JAKARTA–Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan, mengikuti jejak ‘saudara muda’- nya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Berdasarkan keputusan rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui (menerima IUP tambang dari pemerintah,” kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, dikutip dari Tempo, Rabu malam, 24 Juli 2024.
Anwar menambahkan, sebelumnya Muhammadiyah telah menemui pengusaha tambang untuk mempelajari dan mengkaji pengalaman pelaku usaha dalam mengelola tambang.
“Yang pertama, kami dialog dengan para pengusaha, bagaimana pengalaman kalian dalam mengolah tambang,” jelasnya.
Anwar mengaku bahwa para pimpinan Muhammadiyah juga menanyakan perihal konsep pengelolaan tambang yang ramah lingkungan hingga pengelolaan dengan konsep ramah sosial.
Setelah memahami penjelasan para pengusaha tambang, kata Anwar, para pimpinan Muhammadiyah langsung menemui Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemudian membicarakan soal pengelolaan tambang.
“Setelah pagi bertemu pengusaha tambang, siangnya kami diskusi dengan Bahlil, sorenya kami bertemu dengan JK (Jusuf Kalla),” ujarnya. Anwar tak ingat persis kapan pertemuan itu. Ia hanya menerangkan jika pertemuan itu berlangsung dua atau tiga pekan lalu.
Dari hasil pertemuan dan diskusi mendalam dengan berbagai pihak tersebut, Anwar mengatakan, PP Muhammadiyah pun memutuskan menerima IUP. Hal ini diputuskan saat rapat pleno yang digelar pada Sabtu, 13 Juli 2024.
“Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui,” ucap Anwar. “Muhammadiyah siap menerima dan siap mengelola,” lanjutnya.
Meski menerima, Anwar menyatakan persetujuan menerima IUP itu dengan sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan.
“Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” tegas dia.
Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Oleh karena itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.
Anwar juga mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. “Di situ ada hitung-hitungannya,” mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah ini menjelaskan isi catatan dari rapat pleno.
Sebelumnya, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Muhammadiyah meminta agar PP Muhammadiyah menolak IUP untuk ormas keagamaan.
“Intinya MMH memohon dengan hormat dengan sangat PP Muhammadiyah mempertimbangkan menolak dengan adab Muhammadiyah. Intinya itu,” kata Wakil Ketua MHH Muhammadiyah Maneger Nasution, dalam acara diskusi di PP Muhammadiyah, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024.
Menurut Maneger, harapan agar Muhammadiyah menolak IUP bukan hanya disuarakan oleh MHH, tetapi juga sejumlah organisasi di internal Muhammadiyah, seperti Lembaga Hikmah dan Kebijakan Muhammadiyah. Ia menyebutkan, sejumlah organisasi masyarakat juga berharap agar Muhammadiyah bisa bersikap tegas menolak izin usaha yang dinilai merusak lingkungan itu.
Tidak ada lagi yang bisa diharapkan di bangsa ini dengan situasi seperti ini kecuali kalau ada yang masih tetap mandiri seperti Muhammadiyah,” kata Maneger.
Kendati demikian, Maneger mengaku bakal menghormati apapun sikap Muhammadiyah kelak, termasuk apabila menerima tawaran IUP dari pemerintah.
“Soal bagaimana sikap PP Muhammadiyah, tentu MHH akan menerima. Tetapi, harapannya menolak dengan cara-cara Muhammadiyah,” ucap dia.*
