Presiden Prabowo Subianto mendesak aparat negara segera tobat dan berhenti mencuri uang rakyat.
Ia menyampaikan peringatan keras ini saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Di tengah maraknya penyidikan kasus korupsi dan gratifikasi, kepala negara menuntut seluruh abdi negara melakukan introspeksi mendalam.
Fasilitas Jabatan Berasal dari Rakyat
Prabowo mengingatkan para birokrat, polisi, jaksa, hingga pejabat militer bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Ia menegaskan seluruh fasilitas dan jabatan yang melekat pada mereka berasal dari keringat rakyat.
”Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen di kementerian dan lembaga untuk segera membenahi diri. Prabowo menolak melihat masa lalu, namun menuntut perbaikan nyata ke depan karena rakyat sudah muak dengan praktik korupsi dan penipuan.
Sikat Koruptor Tanpa Pandang Bulu
Mantan Menteri Pertahanan ini menyadari pemerintah menghadapi tantangan besar, termasuk perlawanan dari para koruptor. Prabowo bahkan mengaku gemas menghadapi para maling uang negara tersebut.
Oleh karena itu, ia menjamin penegakan hukum akan berjalan adil dan menindak siapa saja tanpa melihat latar belakang kekuatannya.
”Kita laksanakan, kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya untuk orang kaya saja,” tambahnya.
Anwar Abbas: Kasihan Presiden Prabowo
Namun, niat teguh Prabowo ini mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Tokoh Muhammadiyah ini menilai komitmen presiden akan menemui jalan terjal jika mentalitas para pejabat masih koruptif.
Ia merasa prihatin melihat kondisi aparatur negara saat ini. “Kasihan sekali kita dengan Prabowo karena anak buahnya tidak tulus dan serius mendukungnya,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7/2026).
Anwar kemudian menyinggung rentetan kasus korupsi raksasa pasca-reformasi. Ia menyoroti skandal BLBI, e-KTP, Jiwasraya, proyek BTS 4G, hingga tata niaga timah yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.
Masalah ini, menurutnya, semakin rumit ketika oknum aparat penegak hukum justru ikut terseret pusaran rasuah.
Analogi Sapu Kotor dan Bantuan Asing
Untuk memperkuat agenda ini, Anwar mengusulkan pemerintah berani menggandeng negara yang terbukti bersih dari korupsi guna membangun sistem pengawasan independen. Ia mencontohkan era Soeharto yang pernah memakai jasa perusahaan Swiss untuk memperbaiki tata kelola kepabeanan.
Sebagai penutup, Anwar menganalogikan pemberantasan korupsi layaknya menyapu lantai rumah. Ia menegaskan reformasi birokrasi adalah syarat mutlak agar tujuan tersebut tercapai.
”Sudah nyaris tidak mungkin kita bisa membersihkan lantai rumah bangsa ini jika sapu yang dipergunakan juga sapu yang kotor,” pungkasnya.***
