Demokrasi Indonesia kembali diajak menoleh ke satu teladan lama yang terasa relevan: Gus Dur, yang hidup dan memimpin dengan keyakinan bahwa negara pada akhirnya harus pulang kepada rakyat.
Peringatan Haul ke-16 Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur akan digelar pada Sabtu malam, 20 Desember 2025, pukul 20.00–23.00 WIB, di Jl. Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan. Keluarga mengusung tema “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”, sebuah kalimat yang terdengar seperti slogan, tetapi—dalam konteks Gus Dur—lebih menyerupai kompas moral.
Ketua Panitia Haul ke-16, Alissa Qatrunnada Wahid, menyebut tema itu dipilih sebagai cara menghadirkan kembali keteladanan Gus Dur dalam mengawal proses demokrasi yang dijalankan Indonesia. Dalam siaran pers pada Kamis, 18 Desember 2025, Alissa menekankan bahwa Gus Dur memperjuangkan “kedaulatan rakyat, kedaulatan sipil” sepanjang hidupnya.
Di mata Alissa, pola pikir itu bukan sekadar retorika kepemimpinan, melainkan sumber dari keputusan dan strategi. Ia menggambarkan bagaimana kebijakan, sikap pribadi, hingga arah kepemimpinan Gus Dur, selalu berangkat “dari rakyat” dan kembali “untuk rakyat”.
“Kenapa kita angkat tema ini? Karena Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan rakyat, kedaulatan sipil. Itu beliau betul-betul perjuangkan,” ujar Alissa, seraya menegaskan bahwa pelajaran itu hadir pada level paling praktis: bagaimana pemimpin memilih berpihak.
Demokrasi yang “Melibatkan”, Bukan Sekadar Menyalurkan
Alissa mengaitkan tema haul dengan gagasan dasar tentang martabat warga. Setiap orang, menurutnya, memiliki hak, sumber daya pribadi, potensi, dan aspirasi—sesuatu yang semestinya menjadi muara dari sebuah negara bangsa. Dalam kerangka itulah ia menempatkan cita-cita kemerdekaan: rakyat yang adil, makmur, dan sentosa.
Baginya, frasa “untuk rakyat” dalam demokrasi tidak berhenti pada program, bantuan, atau angka statistik. “Dalam konsep demokrasi, untuk rakyat itu artinya melibatkan rakyat,” kata Alissa. Ia menekankan bahwa harapan, aspirasi, dan kebutuhan warga mesti benar-benar diperhatikan ketika kehidupan bersama disusun dan dikelola. Karena itu, ia mengingatkan agar rakyat tidak diposisikan semata sebagai penerima pasif. “Jadi nggak hanya terima bansos, atau dijadikan pasar ekonomi, atau pelengkap penderita,” tegasnya.
Nada pernyataan itu membawa kritik halus sekaligus tajam: demokrasi bisa kehilangan makna ketika partisipasi digantikan sekadar distribusi. Dalam satu kalimat, Alissa menaruh garis batas yang jelas antara “melibatkan” dan “mengelola”—antara warga sebagai subjek dan warga sebagai objek.
“Alarm” Saat Semangat Demokrasi Meluntur
Di tengah peringatan yang bernuansa penghormatan, Alissa juga mengangkat kegelisahan tentang kondisi demokrasi mutakhir. Ia menilai semangat berdemokrasi mulai meluntur, bukan hanya di tingkat rakyat, tetapi juga pada penyelenggara negara dan aktor lain, terutama partai politik.
Pernyataan itu ia sebut sebagai peringatan agar bangsa tidak melenceng dari kesepakatan sistem demokrasi yang sudah dianut bertahun-tahun. “Ini suatu alarm buat kita semua,” ujar Alissa, yang juga Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia.
Haul ke-16 Gus Dur dijadwalkan dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Nyai Shinta Nuriyah Wahid, Prof. Mahfud MD, KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), dan KH. Ubaidullah Sodaqoh, beserta tokoh agama dan tokoh lintas agama. Sejumlah seniman juga diundang, termasuk Cak Kirun dan Tessi.
Di ujung acara, yang ingin dihadirkan keluarga bukan hanya ingatan tentang seorang presiden, melainkan dorongan untuk mengukur kembali arah bernegara: apakah kebijakan masih berangkat dari suara warga—atau sekadar memakai nama rakyat sebagai hiasan di pidato.***
