Demokrasi Indonesia kembali diajak menoleh ke satu teladan lama yang terasa relevan: Gus Dur, yang hidup dan memimpin dengan keyakinan bahwa negara pada akhirnya harus pulang kepada rakyat.
Peringatan Haul ke-16 Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur akan digelar pada Sabtu malam, 20 Desember 2025, pukul 20.00–23.00 WIB, di Jl. Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan. Keluarga mengusung tema “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”, sebuah kalimat yang terdengar seperti slogan, tetapi—dalam konteks Gus Dur—lebih menyerupai kompas moral.
Ketua Panitia Haul ke-16, Alissa Qatrunnada Wahid, menyebut tema itu dipilih sebagai cara menghadirkan kembali keteladanan Gus Dur dalam mengawal proses demokrasi yang dijalankan Indonesia. Dalam siaran pers pada Kamis, 18 Desember 2025, Alissa menekankan bahwa Gus Dur memperjuangkan “kedaulatan rakyat, kedaulatan sipil” sepanjang hidupnya.
Di mata Alissa, pola pikir itu bukan sekadar retorika kepemimpinan, melainkan sumber dari keputusan dan strategi. Ia menggambarkan bagaimana kebijakan, sikap pribadi, hingga arah kepemimpinan Gus Dur, selalu berangkat “dari rakyat” dan kembali “untuk rakyat”.
“Kenapa kita angkat tema ini? Karena Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan rakyat, kedaulatan sipil. Itu beliau betul-betul perjuangkan,” ujar Alissa, seraya menegaskan bahwa pelajaran itu hadir pada level paling praktis: bagaimana pemimpin memilih berpihak.
Demokrasi yang “Melibatkan”, Bukan Sekadar Menyalurkan
Alissa mengaitkan tema haul dengan gagasan dasar tentang martabat warga. Setiap orang, menurutnya, memiliki hak, sumber daya pribadi, potensi, dan aspirasi—sesuatu yang semestinya menjadi muara dari sebuah negara bangsa. Dalam kerangka itulah ia menempatkan cita-cita kemerdekaan: rakyat yang adil, makmur, dan sentosa.
Baginya, frasa “untuk rakyat” dalam demokrasi tidak berhenti pada program, bantuan, atau angka statistik. “Dalam konsep demokrasi, untuk rakyat itu artinya melibatkan rakyat,” kata Alissa. Ia menekankan bahwa harapan, aspirasi, dan kebutuhan warga mesti benar-benar diperhatikan ketika kehidupan bersama disusun dan dikelola. Karena itu, ia mengingatkan agar rakyat tidak diposisikan semata sebagai penerima pasif. “Jadi nggak hanya terima bansos, atau dijadikan pasar ekonomi, atau pelengkap penderita,” tegasnya.
