Mulai 2026, Surabaya bersiap meninggalkan parkir konvensional—sebuah langkah yang dibaca bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan upaya merapikan ulang relasi antara pendapatan daerah, pelaku usaha, dan warga kota.
Pemerintah Kota Surabaya berencana menerapkan sistem parkir digital secara bertahap di seluruh tempat usaha dan Tepi Jalan Umum (TJU). Kebijakan ini dirancang untuk menjawab persoalan lama yang kerap berulang: kebocoran pendapatan, tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha, serta keluhan publik soal transparansi tarif dan pengelolaan parkir.
Di balik kebijakan tersebut, tersimpan angka yang tak kecil. Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Rusdianto Sesung, mengungkapkan bahwa kajian akademisi menunjukkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir TJU di Surabaya bisa mencapai Rp55 miliar jika dikelola secara optimal.
“Kalau parkirnya optimal, potensinya bisa sampai Rp55 miliar untuk parkir tepi jalan umum,” ujar Sesung, Jumat (19/12/2025). Angka itu, baginya, menjadi alasan kuat mengapa sistem parkir tak bisa lagi dikelola dengan cara lama yang rawan kebocoran.
Landasan Hukum dan Arah Kebijakan
Digitalisasi parkir, menurut Sesung, bukanlah kebijakan yang lahir tiba-tiba. Dasarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi melalui sistem daring.
“Di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023 itu sudah diatur ketentuan mengenai sistem online, baik untuk pajak daerah maupun retribusi daerah,” jelasnya. Artinya, ruang hukum untuk digitalisasi telah disiapkan, tinggal bagaimana kebijakan itu diterjemahkan di lapangan.
Sesung memetakan setidaknya empat tujuan utama dari penerapan sistem parkir digital. Pertama, menertibkan administrasi pajak dan retribusi. Kedua, menutup potensi kehilangan pendapatan daerah. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan keempat, memudahkan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Namun ia memberi satu catatan penting: ketika kebijakan justru membebani warga atau pelaku usaha, maka tujuan awalnya patut dipertanyakan. Di titik inilah, ia menilai langkah Pemkot Surabaya membuka ruang dialog publik sebagai sesuatu yang krusial.
Partisipasi Bermakna di Ruang Publik
Dalam perspektif hukum, keterlibatan publik bukan sekadar formalitas. Sesung menyebutnya sebagai meaningful participation—partisipasi bermakna yang menjadi roh dari kebijakan demokratis. Konsep ini mencakup empat hak dasar: hak untuk tahu, hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau umpan balik.
“Kenapa harus digital? Karena digital ini adalah perkembangan sosial yang tidak mungkin kita hindari,” katanya. Dunia, menurutnya, memang sedang bergerak meninggalkan sistem konvensional, dan kebijakan publik mau tak mau harus menyesuaikan arah perubahan itu.
Isu lain yang kerap memantik perdebatan adalah pajak parkir sebesar 10 persen yang dikeluhkan sebagian pelaku usaha. Sesung menegaskan, pajak tersebut bersifat wajib sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif.
“Pajak itu adalah pungutan negara yang sifatnya memaksa. Konstitusi kita sudah jelas mengaturnya dalam Pasal 23A UUD 1945,” ujarnya. Ketentuan itu, lanjutnya, dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang memasukkan parkir sebagai bagian dari pajak barang dan jasa tertentu.
Modernisasi yang Tak Bebas Risiko
Nada serupa, meski dengan tekanan berbeda, disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ardhiwinda Kusumaputra. Ia melihat digitalisasi parkir sebagai bagian dari upaya pembaruan dan penataan kota—sebuah langkah yang niscaya, tetapi tidak bebas risiko.
“Digitalisasi ini memang tidak seratus persen membawa kebaikan. Pasti ada konsekuensi dan risiko,” ujar Ardhi. Ia mengingatkan bahwa setiap transisi teknologi selalu menyisakan kegamangan, terutama di fase awal.
Sebagai perbandingan, Ardhi menyinggung perubahan sistem pembayaran tol dari konvensional ke elektronik. Awalnya menuai resistensi, namun perlahan diterima karena terbukti mempermudah.
“Dulu berat juga, dari konvensional ke tapping. Tapi seiring waktu, itu menjadi kemudahan,” katanya. Dalam konteks parkir, kunci utamanya terletak pada transparansi transaksi. Sistem digital memungkinkan pemerintah mengetahui perputaran uang secara riil—sesuatu yang sulit dicapai dalam sistem manual yang rawan celah.
Meski begitu, Ardhi menekankan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara instan. Dibutuhkan tahapan, pendekatan humanis, dan dialog berkelanjutan dengan masyarakat, pelaku usaha, serta pengguna jasa parkir.
“Tidak bisa 180 derajat langsung diterapkan. Harus ada pendekatan yang tepat,” ujarnya. Tanpa itu, digitalisasi berisiko dipersepsikan sebagai kebijakan elitis yang jauh dari kebutuhan warga.
Antara Kebutuhan dan Tren
Di ujung perbincangan, Ardhi mengingatkan satu hal yang kerap luput: kebijakan publik tidak boleh sekadar mengikuti arus tren. Digitalisasi, baginya, harus benar-benar menjawab kebutuhan, bukan sekadar meniru kota lain atau mengikuti jargon modernisasi.
Surabaya, dengan segala ambisinya sebagai kota cerdas, kini berada di persimpangan itu. Parkir digital bukan hanya soal mesin, aplikasi, atau kode QR. Ia adalah cermin bagaimana sebuah kota mengelola kepercayaan, keadilan, dan keterbukaan—tiga hal yang tak bisa sepenuhnya diukur dengan teknologi, tetapi sangat menentukan apakah perubahan akan diterima atau justru ditolak.***
