Ketua Umum PP Muhammadiyah minta semua pihak introspeksi dan jaga kesantunan publik.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, menanggapi polemik antara Trans7 dan sejumlah pesantren yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, kasus itu harus menjadi momentum bersama untuk saling introspeksi dan memperkuat moralitas publik.
“Yang penting semuanya perlu belajar untuk saling menghargai, saling menjunjung tinggi, dan sekaligus introspeksi diri. Bahwa kita berbangsa dan bernegara itu tidak bisa sehendaknya. Berekspresi juga harus ada batasannya,” ujar Haedar saat menghadiri acara di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (16/10).
Ia menegaskan, kebebasan berekspresi memang hak setiap warga negara, tetapi tetap harus dibingkai dengan kesantunan dan tanggung jawab moral agar tidak menyinggung pihak lain. Di sisi lain, Haedar juga mengingatkan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas diri agar tetap dipercaya publik.
“Kalau ada masalah, selesaikan dengan cara yang baik, sesuai karakter masyarakat Indonesia yang damai. Justru Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, dan perdamaian itu diuji di saat seperti ini. Jangan kemudian saling menjatuhkan,” katanya.
Haedar juga menyoroti peran media sosial yang sering memperkeruh suasana saat muncul persoalan sensitif. Ia mengimbau warganet agar lebih menahan diri. “Kami harapkan media sosial juga harus cooling down kalau ada masalah. Jangan sampai kolamnya keruh tapi ikannya tidak dapat,” ujarnya mengibaratkan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menutup dengan pesan agar umat beragama menjadi teladan dalam membangun kehidupan bangsa yang damai dan beradab. “Kita harus terus memperbaiki diri agar menjadi teladan dalam berbangsa dan bernegara,” tandasnya.***
