“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya,” kata Mujib.
AHWA terdiri atas sembilan ulama sepuh yang bertugas bermusyawarah untuk menentukan Rais Aam PBNU. Nama calon anggota AHWA diusulkan oleh PWNU dan PCNU sebelum ditetapkan melalui mekanisme Muktamar.
Posisi tersebut membuat penggalangan dukungan terhadap calon anggota AHWA berpengaruh terhadap konfigurasi kepemimpinan tertinggi Syuriyah PBNU.
Kiai Sepuh Soroti Penggalangan Dukungan
Peringatan serupa sebelumnya disampaikan sejumlah kiai sepuh dalam pertemuan di kantor PBNU, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.
Pertemuan itu antara lain dihadiri KH Ma’ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ali Akbar Marbun, dan KH Muadz Thohir.
Ma’ruf mengatakan forum tersebut digelar karena para kiai prihatin terhadap dinamika menjelang Muktamar, termasuk isu penggunaan cara-cara tidak terpuji dalam penggalangan dukungan calon AHWA.
Para kiai meminta Muktamar berlangsung secara baik, jujur, adil, dan berakhlakul karimah. Mereka juga mendorong agar tata tertib mengatur proses penentuan AHWA secara jelas.
Katib PWNU Jawa Tengah Mohamad Muzamil mengusulkan pemilihan anggota AHWA dilakukan dalam sidang pleno Muktamar melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Menurut dia, proses tersebut menyangkut personalia sehingga kerahasiaannya harus dijamin.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya memastikan Muktamar tetap berlangsung pada 27–31 Agustus 2026. Namun, hingga berita ini ditulis, PBNU belum memberikan tanggapan khusus atas klaim FUN mengenai dugaan pelanggaran dan politik uang dalam pengusulan AHWA.
“Alhamdulillah, kita sudah siap jalan. Insyaallah nanti dibuka tanggal 27 dan kita laksanakan sampai dengan tanggal 31 Agustus yang akan datang,” kata Yahya.***
