Kontribusi masif ini bukan sekadar bantuan keamanan, melainkan aset diplomasi “Soft Power” yang sangat berharga. Jika krisis anggaran memaksa PBB melakukan pengurangan personel atau menutup misi lapangan, peluang Indonesia untuk memainkan peran strategis di panggung keamanan global akan menyusut signifikan. Posisi tawar Indonesia dalam diplomasi pertahanan internasional pun berisiko tergerus.
Risiko Agenda Iklim dan Pembangunan
Melemahnya PBB juga berisiko memperlambat realisasi komitmen pendanaan iklim dan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang selama ini dijanjikan kepada negara berkembang. Bagi Indonesia, keterlambatan dukungan internasional ini bisa berujung pada beban tambahan APBN dalam membiayai transisi energi dan adaptasi iklim.
Kini, Indonesia berada di persimpangan strategis: tetap bertumpu pada mekanisme global yang sedang “sakit”, atau mulai mengalihkan energi diplomasi ke forum regional yang lebih pragmatis namun terbatas.***
