Muncul perbedaan pandangan antarsesama petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait kasus penceramah Miftah yang dinilai mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah pengajian di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, dan celaannya terhadap seniman Yati Pesek.
Ada petinggi yang bilang perilaku Miftah sama saja mencoreng nama NU. Sementara di bagian lain, ada petinggi institusi yang sama menganggap Miftah mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) sebagai sikap kesatria.
Bermasalah bagi NU, NU Konsisten Membela Kaum Lemah
Ketua PBNU bidang Media, IT, dan Advokasi, Savic Ali, menilai perilaku Miftah tidak sesuai dengan nilai-nllai NU. Savic beropini di media sosialnya terkait ucapan Miftah yang viral belakangan, yang mengomentari Yati Pesek.
“Guyonan Kang Miftah itu buka guyonan ala santri. Apalagi yang rekaman ama Bu Yati,” ucap Savic dalam media sosial X pribadinya, dipantau pada Senin, 9 Desember 2024.
“Akan menjadi masalah buat (citra & persepsi) NU jika diterus-terusin,” sambungnya.
Dia berharap Miftah bisa segera sadar dengan ucapannya karena latar belakang yang dibawa.
“Mugo wae wonge sadar (semoga saja orangnya sadar) kalo dia nggak bawa diri sendiri, bahwa tindakan dan omongan dia juga berdampak pada warga NU yang lain,” papar Ali.
Sementara itu, Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengingatkan Ketum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharudin, untuk bijaksana soal polemik Miftah Maulana yang mengolok-olok penjual es teh bernama Sunhaji. Rahmat mengatakan nahdliyin harus konsisten membela pihak lemah.
“Kita harus tegak lurus dengan prinsip kemanusiaan dan konsisten membela yang lemah,” demikian kata Rahmat kepada wartawan, Jumat, 6 Desember 2024.
Menurut dia, kader NU harus konsisten terhadap kebenaran. Dia juga mengingatkan jika atribusi sebagai pejabat negara melekat pada pribadi Miftah.
“Kalau salah, ya, salah aja. Kalau tidak pantas, ya, tidak boleh diikutin atau dibela. Mandat kita mengingatkan, yang salah untuk introspeksi dan evaluasi diri. Bahwa di badannya beliau ada label ulama dan negara, harus bisa menempatkan diri yang pantas di ruang publik dengan nilai dan norma bangsa kita,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan jika memaafkan seseorang yang mengaku bersalah adalah kewajiban. Namun, tegasnya, tidak semestinya membenarkan perbuatan yang salah.
“Semua rakyat Indonesia ya aset bangsa. Soal goblok dan pintar itu subjektif. Kalau tamatan SD dibilang goblok, banyak yang jadi konglomerat. Kalau kuliah dibilang pintar, malah banyak yang nganggur,” kata dia.
