Setelah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj menyatakan akan mengajak warga Nahdliyin untuk tidak membayar pajak apabila ternyata uang pajak yang dibayar rakyat terbukti diselewengkan oleh pejabat pajak pada Selasa, 28 Februari 2023, dua hari kemudian, Kamis, 2 Maret 2023, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengunjungi kediaman Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
“Kami memang bersilaturrahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di tempat kediaman beliau Gus Yahya. Maksud dan tujuannya, pengin mengajak kita semua, khususnya Nahdlatul Ulama, untuk terus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan lebih khusus lagi menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” terang Suryo Utomo, dikutip dari NU Online, Kamis, 2 Februari 2023.
Dukungan dari semua pihak, menurut Suryo Utomo, diperlukan untuk menegakkan Indonesia dan menjaga masyarakat secara umum
Menanggapi hal tersebut, KH Yahya Cholil Staquf meminta agar pemerintah menjalankan akuntabilitas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat ikut mengontrol pemerintahan.
“Yang jelas NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara. Kita jelas menyeru kepada pemerintah, semua, organ-organ maupun aparaturnya, untuk bertindak akuntabel di dalam menjalankan tugas-tugas negara,” ungkap ulama yang akrab disapa Gus Yahya tersebut, dikutip dari NU Online.
“NU tentu akan selalu siap sedia, demi kepentingan negara juga, untuk ikut mengawasi dan melakukan upaya-upaya memperkuat partisipasi masyarakat di dalam melakukan pengawasan dan kontrol atas praktik-praktik pemerintahan. Supaya ke depan, sungguh-sungguh semua yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan negara,” tambah Gus Yahya.
Sebelumnya, Gus Yahya sempat mendapatkan pertanyaan, apakah kunjungan Dirjen Pajak ini terkait dengan ancaman boikot pajak yang mengemuka baru-baru ini? Menjawab pertanyaan tersebut, Gus Yahya hanya menegaskan bahwa NU berpihak kepada kepentingan negara.
“Ya, kalau (seruan boikot pajak) untuk selain warga NU, monggo saja. Tetapi, seperti saya katakan tadi, bahwa warga NU Bersama-sama dengan para ulamanya itu akan istiqomah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, kita akan bela, oleh NU,” ucapnya.
Sekadar mengingatkan, dunia perpajakan Indonesia menjadi sorotan publik belakangan setelah muncul indikasi adanya kekayaan tak wajar para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Apalagi setelah Dirjen Pajak Suryo Utomo kedapatan kerap pamer motor gede bersama pegawai DJP lain yang tergabung dalam klub Belasting Rijder DJP, dan mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo kedapatan memiliki aset yang nilainya luar biasa—tidak masuk akal jika dibandingkan sumber pendapatannya.
Publik sebagai pembayar pajak curiga dan kecewa. Sebenarnya kenapa sih masyarakat harus membayar pajak? Sejak kapan pajak mulai dipungut? Apa manfaatnya bagi rakyat? Apakah benar-benar sudah dikelola untuk kesejahteraan negara dan masyarakat? Karena kejadian ini pula KH. Said Aqil Siradj menyatakan akan mengajak warga Nahdliyin untuk tidak membayar pajak.
Rafael sendiri dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 1 Maret 2023, untuk dimintai klarifikasi terkait harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Dia diperiksa selama sembilan jam. Seusai menjalani pemeriksaan, Rafael yang mengenakan masker hitam dicegat ratusan awak media. Namun, dia memilih diam. “Sudah ya, permisi, saya sudah lelah dari pagi sampai ini. Tolong kasihan saya,” ujar Rafael di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 1 Maret 2023.
(Wijdan | Toni)
