Sebagian pejabat telah diperingatkan, tetapi kembali berjudi. Identitas, unit kerja, total transaksi, dan status kepegawaian akhir mereka belum diumumkan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 13 pejabat eselon Kementerian Pertanian setelah verifikasi internal menemukan keterlibatan mereka dalam judi daring. Salah seorang pejabat disebut menyetor uang hampir Rp200 juta ke akun perjudian.
Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan yang dimulai pukul 06.00 WIB pada Senin, 31 Agustus 2026. Kementan membahas hasil pemeriksaan dan data pendukung sebelum menjatuhkan tindakan.
“Hari ini kami rapat mulai jam 06.00 pagi tadi. Kemudian pertemuan, ada yang kami tindak. Pejabat, eselonnya enggak usah disebut, pejabat saja. Sebanyak 13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta.
Amran menyatakan pencopotan dilakukan setelah laporan mengenai aktivitas perjudian itu diverifikasi. Namun, Kementan belum mengumumkan identitas, tingkat eselon, dan unit kerja 13 pejabat tersebut.
Deposit Hampir Rp200 Juta
Nilai uang yang disetorkan para pejabat ke akun perjudian belum diungkap secara keseluruhan. Amran hanya menyebut deposit salah seorang pejabat mendekati Rp200 juta.
Menurut dia, keterlibatan dalam judi daring merupakan pelanggaran disiplin tanpa bergantung pada besarnya uang yang dipertaruhkan.
Kasus ini juga bukan pelanggaran pertama bagi sebagian pejabat. Amran mengatakan mereka pernah mendapat pembinaan dan peringatan, tetapi kembali melakukan perbuatan serupa.
“Karena kasihan pada anaknya, kasihan pada istrinya. Masa saya lebih sayang anaknya daripada mereka? Dan itulah bukti cinta saya pada mereka. Ini saya harus pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Keterangan tersebut sejalan dengan kebijakan pengawasan yang diumumkan Inspektorat Jenderal Kementan pada 16 Juli 2026. Saat itu, pegawai yang terindikasi terlibat judi daring disebut telah dibina dan diperingatkan agar tidak mengulanginya.
Kementan belum menjelaskan kapan peringatan terhadap 13 pejabat itu diberikan, bentuk sanksi sebelumnya, serta cara mereka kembali terdeteksi berjudi.
Sumber data transaksi juga belum dibuka. Belum diketahui apakah temuan tersebut berasal dari pemeriksaan Inspektorat Jenderal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, aparat penegak hukum, atau laporan masyarakat.
Status PNS Belum Diperinci
Amran menyebut pencopotan 13 pejabat itu bersifat permanen. Namun, Kementan belum menjelaskan apakah mereka hanya diberhentikan dari jabatan struktural atau juga diproses untuk diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
Pencopotan dari jabatan tidak otomatis berarti pemecatan sebagai PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mengatur sejumlah bentuk hukuman disiplin berat.
Sanksinya meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Belum diumumkan pula apakah keterlibatan para pejabat dalam perjudian akan diteruskan kepada aparat penegak hukum. Amran hanya menegaskan pencopotan tersebut tidak berkaitan dengan dugaan korupsi.
Pengganti Segera Disiapkan
Amran meminta Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementan segera menyiapkan pengganti untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan. Ia menyatakan pergantian tidak akan mengganggu kinerja kementerian yang memiliki sekitar 52 ribu pegawai.
Pencopotan itu merupakan tindakan disiplin kedua yang diumumkan Kementan dalam waktu berdekatan. Pada 18 Agustus 2026, Amran mencopot sementara 14 pejabat eselon I, II, dan III karena diduga terlibat penyimpangan uang bernilai miliaran rupiah.
Dua perkara tersebut disebut berbeda. Sebanyak 14 pejabat masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan keuangan, sedangkan 13 pejabat dalam kasus terbaru dicopot karena judi daring.
“Saya sebagai bapaknya mereka, saya harus bina ke jalan yang baik. Bina mereka supaya menjadi manusia yang baik, pelayan yang baik, pegawai teladan, ASN teladan,” kata Amran.***
