Investasi pangan raksasa senilai Rp371 triliun membawa peluang besar bagi sektor pertanian, namun keberhasilannya bergantung pada tata kelola lahan, pengawasan rantai pasok, dan kesiapan menghadapi perubahan iklim.
Rencana investasi Rp371 triliun menjadi langkah paling ambisius pemerintah dalam memperkuat sektor pangan beberapa tahun terakhir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana itu pada 7 November 2025 usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan delapan juta lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui penguatan industri pengolahan hasil pertanian.
Kebijakan ini didorong oleh tekad untuk mengakhiri ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Produk kelapa, kakao, mete, hingga tebu diarahkan menjadi komoditas bernilai tinggi.
Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan Danantara akan mempercepat realisasi investasi dan memastikan manfaatnya menjangkau masyarakat, sebagaimana disampaikan dalam pernyataannya pada 7 November 2025.
Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, hilirisasi ditempatkan sebagai prioritas nasional. Namun di tengah antusiasme itu, sejumlah analis menilai langkah sebesar ini membutuhkan kehati-hatian, terutama dalam aspek tata kelola lahan dan pengawasan publik.
Ambisi Swasembada Gula dan Tantangannya
Salah satu poros program ini adalah target swasembada gula pada 2028 dan swasembada penuh—including kebutuhan industri dan bioetanol—pada 2030.
Dalam wawancara dengan The Investor pada 14 November 2025, Amran menjelaskan rencana peremajaan areal tebu, ekspansi 500.000 hektare lahan baru, serta pembangunan sepuluh pabrik gula.
Arah kebijakan ini menandai pergeseran besar menuju industri bioenergi.
Namun, sejarah panjang proyek serupa menunjukkan bahwa ekspansi tebu dalam skala besar sering bersinggungan dengan keterbatasan lahan produktif, kebutuhan air, serta risiko perubahan tata ruang.
