Petugas keamanan setempat menyebut tiga orang mengenakan masker datang, menunjukkan identitas sebagai petugas KPK, lalu masuk ke ruang kerja bupati. Tidak ada kerumunan. Tidak ada pernyataan. Namun segel di pintu itu berbicara tegas: kekuasaan kembali berhenti di titik yang sama seperti tujuh tahun lalu.
Selain Ade Kuswara Kunang, KPK turut mengamankan HM Kunang, ayah sang bupati. Seluruh pihak yang dibawa ke Jakarta masih berstatus diperiksa.
Uang Tunai dan Proyek Daerah
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dari operasi tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
“Detail konstruksi perkara akan kami sampaikan dalam konferensi pers,” ujar Budi, Jumat (19/12/2025).
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Publik kini menunggu: proyek apa yang menjadi pintu masuk, siapa pemberi dan penerima, serta sejauh mana praktik ini mengakar di birokrasi daerah.
Respons PDIP dan Bahasa Kehati-hatian
PDI Perjuangan, partai tempat Ade Kuswara Kunang bernaung, menyatakan sikap resmi menghormati proses hukum. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan partainya tidak akan mengintervensi kerja KPK.
Namun, ia juga mengingatkan agar penegakan hukum dijalankan secara adil dan tidak selektif. Pernyataan ini bukan hal baru dalam setiap kasus hukum yang melibatkan kader partai, tetapi selalu mengandung pesan yang sama: hukum harus berdiri di atas semua kepentingan politik.
Bekasi dan Pertanyaan yang Tak Pernah Usai
Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan pelayanan publik tetap berjalan. “Pemerintahan tidak boleh berhenti,” ujar Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bekasi, Hudaya.
Namun, penangkapan dua bupati dalam kurun kurang dari satu dekade menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar siapa tersangka berikutnya. Mengapa pola ini terus berulang? Apa yang membuat jabatan kepala daerah di wilayah strategis seperti Bekasi begitu rentan terhadap praktik suap?
