KPK menyebut, pejabat tertinggi biasanya menikmati dana melalui orang terdekat, seperti staf khusus atau asisten.
BGN menyebut kendaraan distribusi MBG wajib disediakan mitra. Asosiasi mitra daerah 3T meminta kejelasan biaya dan kajian atas plafon operasional Rp3.000.
Kategori: Perlu Tahu
KPK: Rombongan Khalid Basalamah Ikut Gunakan Kuota Haji Khusus Tambahan
Khalid diperiksa sebagai saksi fakta lantaran ikut berangkat bersama 121 jamaahnya.
Eks Ketua PWNU Jatim Sarankan PBNU Minta Maaf dan Pengurus Mundur, Imbas Skandal Korupsi Haji dan Zionisme
Dugaan keterlibatan PBNU dalam kasus korupsi kuota tambahan haji, serta indikasi penyusupan zionisme Israel melalui AKN NU telah mencoreng nama besar jam’iyyah dan para kiai pesantren.
KPK Nyatakan Segera Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Publik Menunggu “Jumat Keramat”
Publik kini menanti apakah KPK akan kembali mengumumkan tersangka pada “Jumat Keramat”, istilah populer untuk tradisi KPK menetapkan tersangka kasus besar pada hari Jumat.
Hasil Korupsi Kuota Haji Diduga Mengalir ke Pejabat Kemenag di Tiap Tingkatan
KPK menduga dana korupsi itu mengalir melalui jaringan orang kepercayaan, kerabat, hingga staf ahli pejabat Kemenag.
KPK Sebut Ada Modus ‘Wani Piro’ di Balik Skandal Kuota Haji Tambahan
KPK menemukan adanya praktik jual beli kursi haji khusus tambahan. Jemaah dijanjikan bisa berangkat pada tahun yang sama jika membayar lebih mahal.
Bos Uhud Tour Khalid Basalamah 8 Jam Diperiksa KPK, Mengaku Jadi Korban Kuota Haji Tambahan
Khalid menjelaskan, awalnya ia dan 121 jemaahnya terdaftar sebagai jemaah furoda atau non-kuota. Namun, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud, menawari mereka pindah ke visa haji khusus.
Pengacara Keluarga Arya Daru Minta TNI Turun Tangan Usut Kematian Sang Diplomat Muda
Menurut pengacara keluarga, bukti baru dugaan keterlibatan pihak internal sudah diserahkan ke Puspom TNI.
PBNU Stop CSCV, Kader NU Minta Yahya Staquf dan Rais Aam Mundur
Kader menyoroti rangkap jabatan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang juga menjabat Presiden CSCV. Juga menilai Rais Aam terlalu membiarkan manuver pragmatisme politik.
KPK Periksa Staf PBNU dan PNS Ditjen PHU dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
MAKI menilai, momentum saat ini tepat untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.