Menurut pengacara keluarga, makam Arya Daru mirip seperti habis digali seseorang.
BGN menyebut kendaraan distribusi MBG wajib disediakan mitra. Asosiasi mitra daerah 3T meminta kejelasan biaya dan kajian atas plafon operasional Rp3.000.
Kategori: Perlu Tahu
MAKI Bakal Gugat Praperadilan KPK Jika Pekan Depan Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Selain MAKI, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mendesak KPK menuntaskan penyidikan.
Jubir Yaqut Bantah Laporan MAKI soal Pengawasan Haji: “Keliru dan Menyesatkan”
Menurut jubir, sesuai UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Menteri Agama justru secara resmi ditetapkan sebagai Amirul Hajj.
MAKI Laporkan Yaqut ke KPK karena ‘Doble Job’ Menteri Sekaligus Pengawas Haji, Gaji Rp7 Juta Per Hari
Menurut MAKI, ‘double job’ itu melanggar UU 8/2025 yang mewajibkan pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Jenderal Kemenag.
Guru dan Relawan Posyandu Bakal Dapat Jatah Program Makan Bergizi Gratis
BGN sedang menyiapkan peraturan Kepala BGN sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
KPK Bongkar Modus Jual Beli Kuota Haji: Pelunasan Didesain Mepet agar Bisa Diperjualbelikan
KPK menduga mekanisme itu memang dirancang agar jemaah lama gagal melunasi, sehingga sisa kuota tambahan bisa dialihkan ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mampu membayar fee ke pihak Kemenag.
MAKI: Rp200 Miliar Dana Korupsi Kuota Haji Belum Dibagi, Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka
MAKI juga meminta penyidikan diperluas hingga ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).
PBNU Tegaskan Syaiful Bahri yang Diperiksa dalam Kasus Kuota Haji Bukan Karyawan, Hanya Dekat dengan Gus Alex
Pihak PBNU menyebut, Syaiful tidak terdaftar sebagai pegawai di Sekretariat PBNU.
KPK Telusuri Aliran Dana Korupsi Kuota Haji ke PBNU
A’wan PBNU masa khidmah 2022–2027, KH. Abdul Muhaimin, menyatakan dukungan penuh terhadap KPK.
Kuasa Hukum Yaqut Minta KPK Junjung Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Kuota Haji
Mellisa menegaskan Yaqut masih berstatus saksi dan menghormati sepenuhnya proses hukum di KPK.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.