MAKI minta Dewas periksa chat di ponsel pimpinan KPK. Benarkah ada intervensi kuat di balik perubahan status tahanan Yaqut? Simak selengkapnya.
BGN menyebut kendaraan distribusi MBG wajib disediakan mitra. Asosiasi mitra daerah 3T meminta kejelasan biaya dan kajian atas plafon operasional Rp3.000.
Kategori: Perlu Tahu
Boyamin Desak Gaji Pimpinan KPK Dipotong
MAKI mendesak Dewas KPK menjatuhkan sanksi potong gaji bagi pimpinan KPK usai polemik pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Iran Tolak Hadiri Perundingan Damai Kedua dengan AS
Iran resmi menolak putaran kedua perundingan damai dengan AS di Islamabad—dua hari sebelum gencatan senjata berakhir, Rabu 22 April 2026.
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sehari Setelah Dibuka
Selat Hormuz kembali ditutup Iran pada 18 April 2026, sehari setelah dibuka — karena AS menolak mencabut blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
ICW Soroti Dampak MBG ke Guru, P2G Kritik PPPK SPPG
ICW menerima 197 laporan pendidik soal dampak MBG, sementara P2G mempersoalkan pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK di tengah nasib guru yang belum pasti.
KPK Telusuri Fee Kuota Haji hingga Yogyakarta
KPK kembali memeriksa mantan pejabat Kemenag untuk menelusuri penarikan fee kuota haji khusus 2024. Di saat yang sama, kubu Yaqut membantah ada aliran dana dan pengondisian pansus.
KPK Sudah Lama Ingatkan, 8 Potensi Penyelewengan MBG Kini Terbuka
KPK telah mengingatkan kerawanan MBG jauh sebelum delapan celah korupsi dibuka ke publik pada 17 April 2026.
Mahfud MD: MBG Bisa Jadi Instrumen Politik Prabowo di Pilpres 2029, tapi…
Mantan Menko Polhukam mendukung program Makan Bergizi Gratis meski dinilai berpotensi menjadi alat pencitraan politik. Namun, ia menyoroti dugaan pemborosan anggaran BGN untuk kaos kaki dan komputer.
Hakim MK Pertanyakan Alasan Anggaran Makan Bergizi Gratis Masuk Sektor Pendidikan
Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah meminta penjelasan pemerintah terkait masuknya alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pos pendidikan dalam APBN 2026 karena dinilai lebih relevan dengan sektor kesehatan atau sosial.
KPK Sita USD1 Juta dari ZA, yang Diduga Perantara Suap Yaqut untuk Pansus Haji
KPK menyita USD1 juta yang disebut disiapkan untuk pansus haji DPR. Uang itu belum sempat disalurkan dan masih berada pada perantara berinisial ZA.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.