Pemkot Surabaya menyisir kampung untuk menemukan pemuda miskin yang gagal kuliah, sekaligus mengoptimalkan bantuan biaya pendidikan hingga lulus.
Otoritas Jasa Keuangan menahan dana korban kejahatan finansial ratusan miliar rupiah. Sayangnya, rasio pengembalian uang kepada pelapor melalui sistem perbankan masih berjalan lambat.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
MAARIF Institute Ingatkan Keadilan Akses Haji
MAARIF Institute meminta pemerintah memastikan kebijakan haji tidak hanya cepat mengurai antrean, tetapi juga adil, inklusif, dan tidak meninggalkan jemaah rentan.
Program ‘Medical Tourism’, Kota Surabaya Kenalkan 8 Rumah Sakit Dengan Layanan Unggulan
Pemerintah Kota Surabaya meresmikan layanan Medical Tourism yang mengintegrasikan delapan rumah sakit unggulan dengan paket wisata guna menekan angka warga berobat ke luar negeri.
Buang Sampah Sembarangan di Surabaya Bakal Kena Sanksi Sosial Bersihkan Sungai 3 Hari
Wali Kota Eri Cahyadi siapkan sanksi sosial berupa hukuman membersihkan sungai selama tiga hari bagi warga yang tertangkap kamera pengawas membuang sampah sembarangan.
PIP Rp450 Ribu Mulai Jangkau Murid TK
Abdul Mu’ti menyatakan murid TK mulai menerima PIP Rp450 ribu per tahun pada 2026. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian revitalisasi sekolah di TK Negeri 10 Manado.
Kemenag Bantah Hoaks Rekening Kas Masjid
Kemenag membantah isu pemerintah akan mengelola rekening kas masjid. Thobib Al Asyhar menegaskan kabar itu hoaks dan menyebut dana umat tetap di tangan pengurus masjid.
Kenakalan Remaja Surabaya Turun Drastis
Penurunan tajam kenakalan remaja di Surabaya terjadi setelah Pemkot memperketat jam malam dan menerapkan pembinaan intensif berbasis edukasi dan pendampingan berkelanjutan.
Apa yang Berubah bagi Jutaan PRT setelah UU PPRT Disahkan?
UU PPRT bukan sekadar lembaran hukum baru. Ini perombakan mendasar atas cara negara memperlakukan jutaan perempuan yang selama ini bekerja tanpa hak. Tapi, prosesnya yang kilat menyisakan tanda tanya.
Surabaya Masih Nonaktifkan 147.545 KK
Sebanyak 147.545 KK di Surabaya masih dinonaktifkan sementara usai tak ditemukan dalam survei DTSEN, sehingga akses warga ke layanan publik dan bantuan pemkot ikut tertahan.
DPR Minta Negara Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026, Eks Menag Menolak
Biaya penerbangan haji 2026 melonjak menjadi Rp 8,46 triliun. Komisi VIII DPR mendesak negara menanggung selisihnya, sementara eks Menag menolak.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









