Natalius Pigai mengusulkan revisi UU Polri agar jabatan strategis nonoperasional seperti keuangan, SDM, dan inspektorat dapat diisi kalangan sipil profesional.
Otoritas Jasa Keuangan menahan dana korban kejahatan finansial ratusan miliar rupiah. Sayangnya, rasio pengembalian uang kepada pelapor melalui sistem perbankan masih berjalan lambat.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
Surabaya Uji Coba Bansos Digital Terintegrasi
Surabaya menjadi kota percontohan Perlinsos Digital. Sistem bansos berbasis verifikasi wajah dan integrasi data lintas lembaga ini diklaim membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan.
Surabaya Pasang Foto Jukir di Rambu Digital
Pemkot Surabaya memasang foto jukir di 819 rambu parkir digital. Warga diminta mencocokkan identitas petugas dan menolak bayar jika wajahnya berbeda.
Dishub Surabaya Polisikan Pencurian Rambu Parkir
Tiang rambu larangan parkir di depan Satpas SIM Colombo diduga dicuri dua pria. Dishub Surabaya melapor ke polisi dan menyiapkan pengawasan aset digital.
TII Soroti Biaya Pribadi Lawatan Prabowo
TII mengkritik klaim Prabowo membayar sendiri kelebihan biaya perjalanan luar negeri. Menurut TII, praktik itu justru membuka masalah akuntabilitas APBN.
Jatim Geser WFH ASN ke Jumat
Pemprov Jatim menggeser jadwal WFH ASN dari Rabu ke Jumat mulai Juni 2026. Kebijakan ini disebut untuk sinkronisasi pusat dan efisiensi energi.
DPR Desak Badal Haji Resmi Cegah Penipuan
Dugaan markup kursi roda dan praktik badal haji tak terkontrol terungkap dari kesaksian petugas lapangan. DPR mendesak pembentukan lembaga resmi untuk melindungi jemaah.
Gaji Ke-13 Cair, Siapa yang Dapat dan Berapa?
Gaji ke-13 ASN dan pensiunan resmi cair 2 Juni 2026 berdasarkan PP No. 9/2026. Cek siapa yang berhak, besaran per golongan, dan apa bedanya dengan THR.
BRIN Minta Maaf Usai Poster Garuda Keliru
BRIN meminta maaf setelah poster Hari Lahir Pancasila memuat gambar Garuda yang jumlah bulunya keliru. Kesalahan itu memicu kritik publik dan evaluasi internal.
Teddy: Presiden Prabowo Bayar Lebihan Biaya Kunjungan
Teddy Indra Wijaya menyebut seluruh biaya tambahan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ditanggung dana pribadi. Pemerintah juga mengklaim rombongan kini lebih ramping dan diplomasi menghasilkan investasi besar.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.