“Kalau Cak Imin menjadi oposisi, dikerjai oleh pemerintah, bisa hilang jabatan ketua umumnya. Itu tentu merugikan Cak Imin,” ucap Ujang. Lebih lanjut, Ujang menyebut, jika bergabung dengan pemerintahan, partai akan mendapatkan kursi menteri dan ikut berkuasa. “Dan kalau masuk pemerintahan tentu dapat menteri, berkuasa lagi, posisi ketua umum pun bisa aman. Itu rasional saja dalam politik taktis,” lanjutnya.
Sementara, peluang PKS berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih fifty-fifty. Partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu diduga masih mempertimbangkan dinamika politik ke depan. “Mungkin Majelis Syuro PKS memperhatikan kebatinan konstituen PKS, apakah konstituennya mau oposisi ataupun berkoalisi. Penentu di PKS itu bukan ketua umum, tapi Majelis Syuro,” tutur Ujang.
Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan , PKS sampai saat ini belum menentukan sikap dan belum pula disambangi Prabowo. Padahal, hubungan PKS dan Gerindra cukup rekat setidaknya dalam Pilpres 2014, 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. PKS, menurutnya, membuka diri untuk mengikuti langkah Nasdem dalam mendukung Prabowo-Gibran. Hanya saja, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Surya Paloh. “Kalau ada cara terbaik ya kita ikuti. Tinggal kita dengar nasihat, tapi belum dengar selanjutnya,” sebut dia, dikutip dari Kompas.com (26/4).
Aboe menyatakan, PKS bakal mengundang Prabowo untuk datang ke acara halal bihalal di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024). PKS siap menyambut Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan meriah. “Moga-moga kalau Pak Prabowo datang, kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang, kita akan sambut ya,” imbuh dia.
