Terkait proposal yang diajukan PBNU kepada pemerintah dan kapasitas internal NU dalam mengelola tambang, Kiai Moh. Marzuki mengatakan hal tersebut tidak mudah.
“Saya pernah di dunia tambang. Paham. Rumangsane (apa dikira) ngurus tambang itu sama dengan ngurus blantik sapi?” katanya.
Pandangan Kiai Moh. Marzuki selaras dengan para jurnalis Tempo, yang menyebut bahwa kapasitas orang-orang PBNU tidak mencukupi syarat mengelola tambang.
“Lebih baik enggak usah jadi, nambahi perkara. Karena orang NU itu enggak ada yang bisa dan mampu kerja, apalagi batu bara. Itu rumit,” tulisnya.
Salah satu alasan Kiai Marzuki berpendapat demikian adalah masalah finansial PBNU yang minim, yang tidak akan cukup buat modal untuk pengelolaan usaha tambang. Ia mencontohkan bagaimana NU tidak mampu bayar biaya transportasi hanya karena harga batubara sedang turun.
“Saat saya mau kirim ke Jepang dari Kalimantan, lewat pelabuhan Makassar, PT. Batubara milik orang NU, kapal pengangkutnya tidak dibayar penuh, karena harga batubara sedang turun di pasar global, yang enggak ada kaitanya dengan kesepakatan harga transportasi denga PT,” ujar Kiai Marzuki.
Anggota JNPK-NU yang lain, Kiai Imam Azis (salah satu Ketua PBNU Era KH. Said Aqil Siroj) dan Kiai Abdul Muhaimin pun menyatakan bahwa ranah PBNU bukan di dunia bisnis. Kiai Imam menceritakan pengalamannya bagaimana pengurus-pengurus PBNU periode sebelumnya menolak berbisnis.
“Suatu hari, Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN (2011-2014) waktu itu datang ke PBNU. Diterima Ketum (KH. Said Aqll Siradj, ketum waktu itu—red) dan para ketua. Saya ikut menemui. Dia tanya soal Bank Nusumma. Intinya, dia akan bantu menghidupkan Nusumma dengan suntikan modal. Kami senang lah. Karena secara hukum masih bisa dihidupkan dengan buat RUPS luar biasa membuat susunan pengurusnya. Komisaris dan Direksi,” papar Kiai Imam.
“Ketika masalah ini disampaikan ke rapat gabungan Syuriyah-Tanfidhiyah, ide Dahlan Iskan ini ditolak okeh Rais ‘Aam (KH. Sahal Mahfudh). Akhirnya, rencana itu tidak jadi secara aklamasi,” imbuhnya.
Intinya, para kiai PBNU periode sebelumnya sadar bahwa potensi NU bukan di bisnis, melainkan di sosial keagamaan. Sementara kepengurusan PBNU di era KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menurut pandangan beberapa warga Nahdliyin, terkesan, “’Njaluk matengan (terima jadi)’, enggak usah kerja berat (minta jadi tanpa kerja)”, ujar Kiai Abdul Muhaimin, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat, Kota Gede, Yogyakarta.
Sementara itu, salah satu anggota JNPK-NU mengatakan, “Kalau PBNU berbisnis, sudah tidak menarik ber-NU”.
Sebagian warga Nahdliyin meniai, tugas PBNU yang paling berat hari ini bukan berhasil mendapatkan izin usaha tambang, sebagaimana dijanjikan oleh Jokowi ketika Muktamar Lampung tahun 2021. Tetapi lebih pada memulihkan kembali citra PBNU sebagai ormas keagamaan, yang setia mendampingi warga, bukan berebut proyek dan jatah pemerintah.◼︎
