BPS: Desil Bukan Penentu Mutlak Pembatasan BBM Bersubsidi

BPS menegaskan posisi desil kesejahteraan tidak bisa dijadikan acuan tunggal dalam pembatasan Pertalite dan BBM subsidi. (Ilustrasi AI Generate) 

​Mengatasi celah tersebut, warga dapat mengajukan pemutakhiran data secara formal lewat kelurahan maupun jalur partisipatif. Sanggahan mandiri dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos atau kanal resmi DTSEN, yang nantinya akan diverifikasi ulang oleh kementerian terkait.

​BPS secara berkala memantau kualitas data untuk menekan kesalahan inklusi (inclusion error). Pada rilis DTSEN Versi 3 Tahun 2026, pemutakhiran yang mencakup 95,98 juta keluarga telah menekan rasio kesalahan sasaran hingga menyentuh angka 0,06 persen.

​Evaluasi Syarat BBM Subsidi

​Terkait wacana pembatasan BBM bersubsidi, Ari menggarisbawahi bahwa penentuan penerima subsidi tidak bisa sekadar berpatokan pada kelompok kesejahteraan. Konsumsi BBM di lapangan melibatkan berbagai kebutuhan produktif maupun nonproduktif yang berbeda di setiap rumah tangga.

Bacaan Lainnya

​”Karena itu, untuk kebijakan subsidi BBM, desil sebaiknya menjadi salah satu informasi yang dikombinasikan dengan informasi lainnya,” ujar Ari.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan