Sudaryono meminta kepala daerah membantu mempercepat proses tersebut. Namun, ia mengingatkan pemeriksaan tidak boleh dipermudah dengan mengorbankan standar keamanan pangan.
Penutupan ratusan dapur juga menyisakan persoalan mengenai nasib pekerja, kontrak kemitraan, dan investasi yang telah dikeluarkan pengelola. BGN belum menerangkan apakah fasilitas yang ditutup masih dapat diperbaiki dan diajukan kembali dengan badan hukum yang sama.
Tanpa daftar terbuka, sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah juga sulit memastikan dapur yang dinyatakan tidak layak benar-benar berhenti melayani penerima MBG.
BGN belum mengumumkan kapan daftar 504 dapur tersebut akan dibuka kepada publik. Lembaga itu juga belum menyampaikan mekanisme pengawasan untuk mencegah pengelola yang telah ditutup kembali beroperasi menggunakan nama yayasan atau badan hukum lain.
“Manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita. Itu tidak bisa kita toleransi lagi,” kata Sudaryono.***
