Kebijakan WFH bukan solusi tepat atasi polusi dan krisis BBM. JK sebut ini cuma pindahkan polusi dari jalan raya ke rumah.
Kebijakan Work From Home (WFH) yang kembali pemerintah jadikan senjata pamungkas untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan polusi udara ternyata menyimpan cacat logika.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), secara lugas membongkar ilusi kebijakan ini. Alih-alih menyelesaikan akar persoalan, pemerintah justru merumuskan kebijakan yang terbukti kontraproduktif dan superfisial.
Pemerintah menganggap pembatasan mobilitas otomatis menyelamatkan kuota BBM subsidi. Padahal, mereka luput melihat gambaran besarnya: sistem energi kita masih tersandera oleh bahan bakar fosil.
Miskonsepsi Sektoral: Beban Berpindah ke Batu Bara
Pemerintah berasumsi bahwa menahan pekerja di rumah akan menghemat energi secara nasional. Faktanya, asumsi ini meleset jauh. Saat kita bekerja di kantor, gedung perkantoran menggunakan sistem pendingin ruangan (AC) sentral yang jauh lebih efisien untuk puluhan karyawan sekaligus.
Memaksa 50 pekerja bekerja dari rumah berarti memaksa mereka menyalakan 50 unit AC dan perangkat elektronik secara terpisah selama jam kerja.
Kondisi ini makin parah jika kita menengok sumber listriknya. Mayoritas pasokan listrik untuk pemukiman di wilayah Jakarta dan Jawa Barat masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang membakar batu bara.
Artinya, WFH sama sekali tidak membuat Indonesia lebih hijau. Kita tidak mengurangi emisi, kita hanya memindahkan titik pembakaran—dari knalpot mobil di jalan raya menuju cerobong asap PLTU.
Paradoks Mobilitas dan Efek Rebound
Lebih jauh lagi, riset global menunjukkan bahwa WFH memicu ‘efek rebound’. Waktu luang yang tercipta akibat hilangnya rutinitas komuter sering kali mendorong masyarakat melakukan perjalanan non-kerja. Orang cenderung mengeluarkan kendaraan untuk berbelanja, mengurus keperluan domestik, atau sekadar mencari hiburan di jam kerja.
Akibatnya, angka pembakaran BBM dari sektor transportasi pribadi tidak turun signifikan, sementara di sisi lain, beban konsumsi listrik rumah tangga justru meroket tajam.
Langkah Nyata Melampaui Gimik Administratif
Agar kebijakan tidak sekadar menjadi gimik yang menipu indikator keberhasilan, pemerintah harus berani mengambil langkah struktural. Mengubah lokasi kerja bukanlah efisiensi. Berikut adalah solusi nyata yang harus pemerintah kejar:
- Penguatan Transportasi Publik dan Mikro-Mobilitas: Daripada melarang pekerja ke kantor, pemerintah wajib menyediakan integrasi transportasi publik yang masif. Menggabungkan layanan micro-mobility (skuter elektrik atau sepeda berbagi) dengan stasiun KRL, MRT, atau LRT akan langsung memutus ketergantungan pada BBM untuk perjalanan jarak pendek (last-mile) tanpa mengorbankan produktivitas.
- Akselerasi Energi Terbarukan (EBT): Penghematan sejati menuntut transisi dari batu bara. Pemerintah dapat mewajibkan instalasi panel surya atap berskema Net Metering pada seluruh gedung pemerintahan dan kampus, sehingga beban PLTU di siang hari menurun drastis.
- Adopsi Jaringan Cerdas (Smart Grid) dan Inovasi Global: Indonesia perlu belajar dari implementasi Virtual Power Plant (VPP) di Australia yang mengintegrasikan ribuan panel surya rumah menjadi satu pembangkit cerdas. Atau, meniru Singapura yang mengadopsi Building Integrated Photovoltaics (BIPV) dengan menyulap fasad gedung pencakar langit menjadi produsen energi mandiri.
Kritik tajam Jusuf Kalla menelanjangi fakta pahit: efisiensi energi nasional tidak akan pernah tercapai jika pemerintah hanya menyuruh rakyatnya mengetik dari ruang tamu. Tanpa perbaikan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan keberanian mengeksekusi transisi energi ke arah EBT, WFH hanyalah bumerang administratif.
