DEPOK — Yon Machmudi, seorang pakar sejarah dan pengamat politik Timur Tengah, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (UI), pada Rabu (9/10/2024). Acara yang berlangsung di Balai Sidang Kampus UI, Depok, ini juga menjadi momen penting bagi Mahjus Ekananda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang turut dikukuhkan dengan pembahasan terkait ekonomi global.
Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Satu Tahun Perang di Gaza: Refleksi Sejarah Pendudukan Israel di Palestina,” Yon mengupas perang yang pecah pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas meluncurkan serangan mengejutkan ke wilayah perbatasan Gaza dan Israel. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang Israel dan menjadikan 250 orang sandera. Yon menyoroti respons Israel yang tidak kalah dahsyat, menghancurkan Gaza dengan korban sipil terus berjatuhan, terutama anak-anak dan perempuan. Hingga kini, korban dari pihak Palestina disebutkan mencapai 80.000 jiwa.
Yon menyatakan bahwa penggunaan istilah “pendudukan” dalam konteks Israel menurutnya kurang tepat, dan lebih akurat jika disebut sebagai “penjajahan”. Ia juga mempertanyakan hak Israel untuk membela diri (the right to defend) dalam situasi ini, sementara hak rakyat Palestina untuk melawan (the right to resist) sering kali diabaikan oleh dunia internasional.
Yon membagi sejarah konflik Israel-Palestina ke dalam tiga babak besar: pertama, periode 1948-1978 yang lebih terfokus pada isu bangsa Arab dan Liga Arab; kedua, periode 1979-2023 yang diwarnai oleh pergeseran isu menjadi bagian dari wacana Islam pasca Revolusi Iran; dan babak ketiga dimulai pada tahun 2023, yang menurutnya kini berpusat pada isu kemanusiaan universal. Ia mengkritik negara-negara Arab yang lebih banyak berfokus pada perlawanan terhadap Israel daripada mengupayakan kemerdekaan Palestina secara konkret.
Dalam solusi yang diajukan, Yon menyebutkan bahwa momentum simpati internasional terhadap Palestina harus terus dipertahankan untuk mewujudkan two-state solution. Ia menyoroti Resolusi DK PBB No. 2735 tahun 2024 yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, serta keputusan Mahkamah Internasional yang menegaskan ilegalitas pendudukan Israel, dan mendesak Israel untuk mundur dari wilayah yang diduduki dalam jangka waktu satu tahun. Namun, menurutnya, solusi ini hanya akan tercapai dengan tekanan nyata dari kekuatan besar dunia.
Yon juga menekankan pentingnya pemerintahan Palestina yang inklusif untuk menghindari kegagalan yang dialami negara-negara seperti Afghanistan. Menurutnya, Palestina tidak boleh terjebak dalam pengaruh luar yang akhirnya akan memperlemah kedaulatan rakyatnya sendiri.
Tak hanya itu, Yon juga menekankan pentingnya transformasi konflik Israel-Palestina menjadi sebuah semangat perdamaian. Ia menyerukan agar sejarah digunakan sebagai panduan menuju koeksistensi yang harmonis, bukan tembok pemisah yang eksklusif.
Dalam pidatonya, Yon juga menyinggung persoalan politik identitas di Indonesia. Menurutnya, politik identitas merupakan sebuah realitas yang tidak bisa ditolak, namun harus dikelola secara bijaksana agar tidak menjadi penghalang bagi demokrasi. Ia memperingatkan bahwa politik identitas sering kali melampaui batas dan digunakan sebagai alat kepentingan politik praktis.
Meski dihadapkan pada desakan untuk membahas isu pro-kontra nasab Ba’alawi yang sedang ramai belakangan ini, Yon memilih untuk menitikberatkan pidatonya pada isu Palestina. “Soal nasab akan berkaitan dengan nasib dan nisab,” ucapnya, dengan nada kelakar, sebelum berterima kasih kepada berbagai pihak, baik yang sudah terverifikasi nasabnya maupun yang belum.
Di akhir piidato, Yon menyarankan agar umat Islam fokus pada hal-hal yang lebih penting daripada menghabiskan energi untuk perdebatan nasab.
