Fenomena dua kutub ini—poster “We Stand With Gus Yaqut” dan “I Stand With Justice”—memperlihatkan polarisasi di tubuh NU maupun masyarakat luas.
Penulis: Faried Wijdan
Komisi III DPR RI Coret Pemvonis Mati Ferdy Sambo dari Calon Hakim Agung Kamar Pidana
Namanya juga muncul dalam sidang Mario Dandy Satriyo, anak pejabat pajak yang melakukan penganiayaan berat terhadap seorang remaja hingga korban mengalami cedera otak permanen.
Forum Dekan Syariah Gandeng Mahkamah Agung untuk Cetak Calon Hakim Andal
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, menekankan pentingnya menjaga mutu lulusan agar tetap berdaya saing.
Eks Penyidik KPK Ungkap Modus Korupsi Kuota Haji Tambah Canggih: Dari Fasilitas Keluarga hingga Janji Jabatan
Kewenangan menteri dalam bentuk diskresi dinilai turut memperbesar risiko korupsi.
MBG Kena Sorotan Lagi: Dari Ribuan Dapur Fiktif hingga Politisi Ikut ‘Main’
Menanggapi isu keterlibatan politisi, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, skema kerja sama dapur MBG terbuka untuk siapa pun.
KPK Sebut Khalid Basalamah Bocorkan Pemeriksaan, Apakah Termasuk ‘Obstruction of Justice’?
Khalid Basalamah mungkin merasa sedang melakukan klarifikasi. Namun, dalam kacamata hukum, ia justru menempatkan dirinya pada posisi rawan.
Dirjen PHU Hilman Latief Disenggol Warganet soal Kasus Kuota Haji, Ini Klarifikasinya
Jonathan, yang dikenal sebagai pengurus GP Ansor di era Yaqut Cholil Qoumas, menulis, “Selain Khalid Basalamah ternyata ada juga yang balikin duit ke KPK, pejabat tinggi setingkat dirjen dan sekaligus bendum sebuah ormas. Beritanya sepi ya? Ya sepi laah, kan bukan NU.”
Siapakah Ibnu Masud, Bos PT Muhibbah Mulia Wisata, ‘Upliner’ Khalid Basalamah dalam Kasus Jual Beli Kuota Haji?
PT Muhibbah memiliki izin resmi Kemenag. Namun setelah nama Ibnu Mas’ud disebut Khalid, laman resmi muhibbahtour.com tidak bisa diakses.
Desakan Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Makin Keras, Publik Kejar Janji KPK
Dengan banyaknya saksi diperiksa, penggeledahan, serta bukti uang yang sudah disita, sudah cukup bagi KPK untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab.
Pakar Hukum Sindir KPU “Pagi Dele Sore Tempe” Soal Aturan Dokumen Capres
Menurutnya, keputusan KPU sejak awal bermasalah karena tidak mempertimbangkan dampak strategis terhadap keterbukaan informasi publik maupun kredibilitas lembaga.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.