Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo kembali diterpa isu miring. Ribuan dapur diduga fiktif, kasus keracunan berulang, hingga keterlibatan anggota DPR bikin publik makin curiga.
__________
Program strategis andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang semestinya menjamin gizi anak Indonesia, kini jadi bahan sorotan. Bukan hanya karena kasus keracunan makanan dan food tray impor yang diragukan kehalalannya, tapi juga karena dugaan ribuan dapur fiktif serta keterlibatan politisi dalam bisnis dapur MBG.
Ribuan Dapur Diduga Fiktif
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebut mekanisme verifikasi Badan Gizi Nasional (BGN) sejak awal sangat lemah. Menurutnya, ada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sudah tercatat resmi, tetapi faktanya belum pernah dibangun.
“Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” kata Nurhadi, Rabu (17/9).
Ia menilai sistem yang longgar membuka peluang percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik. Nurhadi pun mendesak BGN segera membuka data rinci titik dapur, status pembangunan, serta jadwal operasionalnya.
“Niat mulia program MBG hanya akan bermakna jika setiap rupiah anggaran benar-benar terkonversi menjadi makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Dikuasai Anggota Dewan
Isu makin panas setelah terungkap sejumlah anggota DPR ikut memiliki dapur penyedia MBG. Dari total 6.096 dapur MBG di seluruh Indonesia, sebagian ternyata dimiliki para politisi.
Di Kuningan, Jawa Barat, disebut ada sekitar 20 dapur yang dikuasai politisi. Politisi Gerindra, H Eman Suherman, bahkan mengakui bahwa ada anggota dewan yang ikut memiliki dapur MBG.
“Untuk fungsi, saya pikir tidak akan mengganggu walaupun punya MBG karena sifatnya hanya sebagai investor saja,” ujar Eman, Kamis (11/9).
Di Jakarta Timur, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, juga disebut memiliki satu dapur. Mereka berkilah hanya berperan sebagai investor, bukan pengelola.
Namun, publik menilai keterlibatan legislator justru menimbulkan konflik kepentingan. Peneliti Formappi, Lucius Karus, menegaskan, “Melibatkan diri sebagai eksekutor dalam proyek seperti MBG jelas menyalahkan prinsip tata kelola. Bagaimana bisa pengontrol justru menjadi eksekutor?” (14/9).
Kritik Publik
Pegiat media sosial Preciosa Kanti menyebut akar masalah program ini adalah niat pemerintah yang tidak murni. Ia menilai pedagang kecil seharusnya bisa dilibatkan untuk penyediaan makanan bergizi murah.
“Mau mensejahterakan rakyat kan? Berdayakan saja mereka. Rakyat kecil terbantu plus program pemerintah berjalan lancar,” kritiknya lewat X, (14/9).
Menurutnya, jika niat hanya mengejar proyek, maka yang terjadi adalah kerugian publik: anak sekolah keracunan, makanan basi, hingga mutu gizi yang buruk.
Klarifikasi Pemerintah
Menanggapi isu keterlibatan politisi, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, skema kerja sama dapur MBG terbuka untuk siapa pun. “(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” katanya, Ahad (14/9).
Namun, bagi pengamat, alasan ini tidak cukup. Keterlibatan wakil rakyat sebagai investor dinilai merusak citra program yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan anak, bukan kepentingan politik atau bisnis.***
