Sebelumnya, Presiden Sukarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah tampil di panggung PBB. Sementara Presiden Jokowi hanya hadir secara virtual.
Penulis: Faried Wijdan
Mantan Kepala PPATK Dukung KPK Tangkap Juru Simpan Uang Korupsi Kuota Haji, Diduga Libatkan Pencuci Uang Profesional
Menurutnya, greedy corruption biasanya melibatkan pejabat tinggi dan jumlahnya besar sehingga pelaku membutuhkan pihak lain untuk menyamarkan hasil korupsi.
Anggota Parlemen Belanda Diusir karena Kenakan Busana Bermotif Bendera Palestina
Dalam sidang, Ester menegaskan dukungannya bagi rakyat Gaza.
Ternyata Ini Alasan KPK Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Guru Besar Hukum Pidana UGM menyebut penerapan Pasal 2 dan 3 kerap menimbulkan sesat pikir.
KPK Bolak-balik Janji Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji tapi Tak Kunjung Realisasi, Publik Gerah Menunggu
Publik makin gerah karena pernyataan “segera umumkan tersangka” sudah diulang berkali-kali, tanpa ada langkah nyata yang diumumkan ke publik.
Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty, Siapkan Insentif Tarik Dolar WNI Kaya dari Luar Negeri
Menkeu menilai pemerintah harus konsisten dalam penegakan hukum dan pengelolaan pajak.
Korlantas Bekukan Penggunaan Strobo dan Sirine Patwal, Respons Suara Publik
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga pernah mengeluarkan Surat Telegram yang memerintahkan lampu rotator kendaraan dinas tidak terlalu silau.
Mahfud MD Diajak Gabung Komite Reformasi Polri, Tegaskan Pentingnya Kembali ke Jati Diri
Mahfud pernah menyerukan agar Polri mensyukuri dan merawat kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, kehadiran Polri sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
KPK Buru ‘Juru Simpan’ Uang Korupsi Kuota Haji, 400 Travel Diduga Terlibat
Dengan diketahuinya “juru simpan”, itu bakal sangat memudahkan proses pelacakan aset yang diduga didapat dari hasil korupsi kuota haji.
Guru Swasta Tuntut Kesetaraan dalam Rekrutmen P3K, FGSNI Desak Prabowo Terbitkan Kuota Khusus
Eksistensi guru swasta masih dipandang sebelah mata dalam kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara, terutama P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.