Dukungan publik untuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merebak setelah ia diperiksa dan dicekal KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Namun, sejumlah tokoh NU menegaskan pentingnya berpihak pada keadilan.
__________
Gelombang dukungan terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencuat di media sosial usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksanya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Poster bertuliskan “We Stand With Gus Yaqut” ramai beredar, dibagikan kader Nahdlatul Ulama (NU), anggota Banser, hingga tokoh PBNU.
Salah satu suara paling menonjol datang dari Ulil Abshar Abdala, Ketua PBNU sekaligus sepupu ipar Yaqut. Melalui akun Facebook, Ulil membagikan poster dukungan sambil menuliskan: “Insyaallah slamet. Semua yg dituduhkan, tidak ada buktinya.” Ulil bahkan menyebut KPK memojokkan NU dengan narasi yang berubah-ubah.
Dalam postingannya, Ulil mengutip analisis peneliti Alto Luger yang menilai penyidikan kasus kuota haji sarat agenda politik. Ia juga menyinggung pengakuan pendakwah Khalid Basalamah yang mengembalikan uang ke KPK. Menurut Ulil, hal itu menunjukkan posisi Khalid jelas sebagai pemberi suap, sementara Yaqut tidak terbukti sebagai penerima.
Namun, gelombang solidaritas ini menuai kritik. Nadirsyah Hosen, cendekiawan NU yang kini mengajar di Australia, mengunggah foto bertuliskan “I Stand With Justice”. Ia menegaskan kasus kuota haji bukan soal ormas, tetapi masalah umat dan bangsa.
“Siapapun dan dari kelompok manapun kalau bersalah ya harus diproses. Gak masalah,” ujar Nadirsyah, Jumat (19/9/2025). Ia mendesak KPK segera menuntaskan penyidikan. “Justice delayed is justice denied. Segera tuntaskan kerja KPK, jangan sibuk bikin pernyataan yang malah meresahkan,” tambahnya.
Nadirsyah mengingatkan pesan QS An-Nisa [4]:135 agar umat beriman menegakkan keadilan meski terhadap diri sendiri atau keluarga.
Nada serupa datang dari Roy Murtadho, tokoh muda NU, lewat unggahan di X. Ia menyindir fenomena dukungan membabi buta dengan menulis: “Slogan NKRI harga mati: right or wrong is my country. Diganti: right or wrong is my cousin.” Roy mengingatkan, dukungan tanpa kritik dapat merusak integritas NU dan memperburuk citra ormas di mata publik.
Fenomena dua kutub ini—poster “We Stand With Gus Yaqut” dan “I Stand With Justice”—memperlihatkan polarisasi di tubuh NU maupun masyarakat luas. Bagi sebagian kalangan, dukungan keluarga dan kader dianggap wajar sebagai bentuk solidaritas. Namun, banyak pihak menilai langkah itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses hukum.***
