Kubu Gus Yahya meminta Menkumham menolak pengesahan perubahan kepengurusan PBNU, menegaskan Ketua Umum adalah mandataris muktamar dan tidak bisa diberhentikan tanpa forum resmi. Surat resmi telah dikonfirmasi kubu Gus Yahya.
Penulis: Faried Wijdan
KPK Sebut Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Sebelum Desember Berakhir
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengisyaratkan penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023–2024 sebelum 2025 berakhir. Penyidikan masih menunggu laporan tim yang baru kembali dari Arab Saudi.
Pj Ketua Umum Zulfa Mustofa Sebut Internal PBNU dalam Kendali dan Jamin Tidak Ada Dualisme
Pj Ketum PBNU KH Zulfa Mustofa memulai masa kepemimpinannya dengan fokus pada normalisasi dan konsolidasi organisasi melalui komunikasi intensif, sekaligus menyiapkan agenda menuju peringatan satu abad NU.
Syuriyah Tetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU
Pleno Syuriyah PBNU menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum menggantikan Gus Yahya, sementara Yahya menilai langkah itu sebagai manuver politik dan menegaskan dirinya masih sah memimpin PBNU.
Fatwa NU Jabar Haramkan Eksploitasi SDA Perusak Lingkungan
Ulama NU Jabar memutuskan haramnya eksploitasi SDA yang merusak lingkungan. Fatwa ini muncul di tengah tingginya ancaman banjir dan longsor di Jabar serta maraknya tambang ilegal dan penyusutan hutan.
Pleno PBNU Terbelah, Dua Kubu Klaim Forum Sah
Syuriyah dan kubu Gus Yahya menggelar pleno terpisah untuk menentukan arah kepemimpinan PBNU, di tengah penolakan banom dan seruan islah para kiai sepuh.
Pemerintah Dinilai Diskriminatif saat Buka Rekrutmen P3K BGN
FGSNI mengkritik rekrutmen P3K BGN yang membuka 32.000 formasi. Mereka menilai pemerintah diskriminatif karena guru swasta belum mendapat akses seleksi serupa.
Said Aqil Desak PBNU Kembalikan Konsesi Tambang untuk Jaga Marwah NU
Said Aqil Siroj meminta PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah demi menjaga marwah organisasi dan menghindari konflik internal, serta menegaskan NU harus kembali fokus pada pendidikan, dakwah, dan pelayanan umat.
KPK Akan Periksa Lagi Yaqut dan Fuad Hasan soal Kuota Haji
KPK menunggu tim penyidik pulang dari Arab Saudi sebelum kembali memeriksa Yaqut dan Fuad Hasan dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023–2024. Status tersangka belum ditentukan.
Dugaan Korupsi Haji: KPK Dituding Menahan Pengumuman Tersangka
Ahli hukum pidana menilai unsur pidana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji era Yaqut sudah terpenuhi. KPK menjelaskan alasan pencegahan ke luar negeri dan menunggu laporan penyidik dari Arab Saudi sebelum menentukan langkah lanjutan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.