Kiai Said meminta PBNU fokus pada mandat pendidikan, dakwah, dan pelayanan umat.
KH Said Aqil Siroj turun tangan meredam konflik internal PBNU yang memanas dalam beberapa pekan terakhir. Mantan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2010–2021 itu meminta organisasi menghindari potensi konflik, polarisasi kader, persepsi negatif publik, serta keterlibatan dalam bisnis berisiko tinggi. Ia menegaskan, marwah NU hanya dapat dijaga bila jam’iyah kembali fokus pada mandat spiritual dan sosialnya.
Usulan Pengembalian Konsesi Tambang
Berbicara di hadapan kiai sepuh dan Mustasyar NU di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), Kiai Said mengusulkan agar PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah. Langkah itu, menurutnya, merupakan keputusan terbaik setelah evaluasi mendalam atas dinamika internal belakangan ini.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai konsesi tambang yang semula dianggap peluang ekonomi justru memunculkan perdebatan tata kelola, kegaduhan publik, dan ketegangan di tubuh PBNU. Situasi ini, katanya, tidak sejalan dengan khittah organisasi.
Prioritas Jam’iyah Harus Dikembalikan
Dalam forum yang juga dihadiri Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Kiai Said menegaskan NU wajib menjaga independensi dan menghindari aktivitas yang mengaburkan prioritas besar organisasi.
“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan,” tegasnya.
Ia menyebut lima risiko yang dapat menurunkan marwah NU: konflik internal, polarisasi kader, persepsi negatif publik, keterlibatan bisnis berisiko, serta terabaikannya agenda utama seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.
