Kubu Gus Yahya meminta pemerintah tidak mengesahkan perubahan kepengurusan PBNU hingga muktamar sah digelar.
Rapat pleno Syuriyah PBNU di Hotel Sultan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum, menandai gagalnya seluruh upaya islah. Situasi internal ormas Islam terbesar di dunia itu kembali memanas. Kubu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan perlawanan.
Samudrafakta memperoleh salinan surat bernomor 4802/PB.03/B.1.01.61/99/12/2025 tertanggal 5 Desember 2025 yang ditandatangani Gus Yahya dan Wasekjen PBNU Najib Azca. Dalam surat yang dialamatkan kepada Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas itu, kubu Gus Yahya meminta pemerintah tidak mengesahkan perubahan apa pun terhadap susunan pengurus PBNU Masa Khidmat 2022–2027 sebelum adanya keputusan muktamar yang sah dan kredibel.
Kubu Gus Yahya Tegaskan Mandat Muktamar
Dalam dokumen tersebut, kubu Gus Yahya menyampaikan lima poin pertimbangan. Poin pertama menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU adalah mandataris muktamar, sebagaimana diatur dalam ART Pasal 40 ayat 1 huruf e.
Poin kedua menyebut, mandataris muktamar tidak dapat diberhentikan kecuali melalui Muktamar Luar Biasa dan hanya jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Mereka menilai ketentuan Peraturan Perkumpulan Nomor 13 Tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris tidak berlaku bagi Ketua Umum.
Poin ketiga menyatakan Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 — yang menjadi dasar klaim pemberhentian Ketua Umum — tidak memiliki dasar hukum. Kubu Gus Yahya juga menyebut keputusan tersebut hanya berlandaskan “dugaan-dugaan tanpa proses pembuktian”.
