Ada salah satu saksi dari Kemenag yang tak bisa hadir saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan alasan sedang berada di luar negeri. Namun, ketika Pansus melakukan sidak, rupanya orang itu ada di Kemenag, bukan di luar negeri.
Penulis: Faried Wijdan
Jusuf Kalla Usulkan Azan Maghrib dan Misa Akbar Paus Fransiskus Ditayangkan Bersamaan
Sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi, seharusnya setiap praktik keagamaan dihormati dan diperlakukan dengan adil.
3.500 Jemaah Haji Plus Berangkat Tanpa Antre, Perlu Audit Forensik Siskohat
Ada jemaah yang terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat dengan jadwal keberangkatan pada tahun 2026, tetapi justru diberangkatkan pada tahun 2024.
Sejumlah Kiai Tarekat NU Mengaku Resah dengan Kondisi Jatman
Menurut para kiai tarekat ini, sejak dipimpin Habib Luthfi bin Yahya, sejarah Jatman diubah, terutama terkait pendiriannya.
Anggota Pansus Menduga Kemenag Sengaja Menghambat Kinerja Panitia Khusus Haji DPR
Pansus Haji DPR telah melayangkan undangan kepada Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), namun mereka tidak hadir.
Maarif Institute for Culture and Humanity Apresiasi Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia
JAKARTA – Maarif Institute for Culture and Humanity menilai kunjungan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sedunia — baca selengkapnya
Kesederhanaan Paus Fransiskus Dinilai Bisa Menjadi Cermin bagi Pemimpin Agama di Indonesia
JAKARTA — Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, SJ, memulai kunjungan apostoliknya di Indonesia pada — baca selengkapnya
Waketum PKB Meminta Menag Yaqut Fokus pada Urusan Pansus Haji, Bukan Urus Muktamar
“Jangan sibuk dengan urusan yang bukan kewenangannya. Fokuslah pada Pansus Haji, yang telah mengecewakan ribuan calon haji yang sudah bertahun-tahun menunggu,” kata Jazilul, Selasa (3/9/2024).
Kepala BPKH Akui Pembagian Kuota Haji 2024 Tidak Sesuai dengan Kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah
Dari hasil pembagian kuota tersebut, BPKH harus mengeluarkan nilai manfaat untuk pembayaran pelaksanaan ibadah haji 2024 sebesar Rp8,2 triliun.
Pansus Haji Temukan Dugaan ‘Permainan’ Kemenag dengan Travel, Menag Pertanyakan Keberadaan LPSK
“Saya kira harus ditelusuri dulu, siapa yang minta perlindungan terhadap saksi? Intimidasi itu dilakukan oleh siapa?” ujar Yaqut kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (2/9/2024).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.