Apabila melihat perubahan peta politik mutakhir di Kabupaten Semarang, terbuka peluang Ngesti-Arifah akan melawan kotak kosong di Pilkada November 2024 nanti.
Penulis: Faried Wijdan
Irjen Kemenag Mengaku Tak Dilibatkan dalam Keputusan Pembagian Kuota Haji 2024
Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali Hasyim, pemimpin tertinggi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penambahan kuota haji tahun 2024.
Muktamar PKB Tandingan Munculkan Nama Khofifah hingga Gus Ipul sebagai Kandidat Ketum
Eks Sekjen PKB, Lukman Edy—salah satu motor Muktamar tandingan—mengklaim bahwa Muktamar tandingan akan mendorong sebanyak mungkin calon ketua umum yang dipilih secara demokratis.
Direktur Pelayanan Haji LN Kemenag Mengaku Tidak Tahu “Legal Standing” Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid mengaku tidak tahu soal ‘legal standing’ atau kedudukan hukum pembagian kuota haji tambahan 2024.
PDIP Resmi usung Supian-Chandra di Pilkada Depok, Siap Hadapi Dominasi PKS
Duet Supian-Chandra juga mendapatkan dukungan dari sejumlah parpol yang tergabung dalam “Koalisi Perubahan Depok Maju”, yaitu PKB, PAN, Demokrat, Gerindra, NasDem, PPP, PSI dan Partai Perindo.
Anggota Pansus Haji Sebut Pembagian Kuota Tambahan Kecewakan Jemaah dan Jokowi
Menurut anggota Pansus Haji Wisnu Wijaya, pembagian kuota tambahan haji yang diatur Kementerian Agama tak hanya mengecewakan DPR dan jemaah haji reguler, tetapi juga Presiden Joko Widodo.
Setelah Muktamar PKB di Bali, Muncul Agenda Tandingan di Jakarta
Setelah Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB pada Muktamar ke-6 di Nusa Dua, Bali, pada 24-25 Agustus, muncul wacana bakal ada muktamar tandingan di Jakarta.
Ma’ruf Amin Jelaskan Beda Politik Kiai dan Kiai Politik dalam Muktamar VI PKB di Bali
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa PKB didirikan oleh para para ulama. PKB, kata dia, merupakan gerakan politik kiai, tetapi bukan digerakkan oleh kiai politik.
KPU Tidak Perlu Konsultasi ke DPR dan Pemerintah Terkait Revisi UU Pilkada 2024
Draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah dalam kontestasi Pilkada 2024 diduga bocor dan beredar di kalangan publik, Sabtu (24/8/2024) pagi. Draf PKPU tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Awas, Masih Ada Dua Celah untuk Anulir Keputusan MK soal Pencalonan Kepala Daerah, Publik Harus Terus Mengawal
Elemen masyarakat sipil, mulai dari aktivis mahasiswa, pegiat demokrasi, akademisi, hingga LSM mengimbau supaya masyarakat Indonesia tak terkecoh oleh kemungkinan manuver berupa ‘deal-deal’ oknum parlemen dan pemerintah.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.