JAKARTA—Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid mengaku tidak tahu soal legal standing atau kedudukan hukum pembagian kuota haji tambahan 2024.
“Kami tidak tahu,” kata Subhan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus Haji, di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2024). Subhan menjawab pertanyaan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Iskan Qolba Lubis.
Iskan menanyakan apakah ada legal standing dari Arab Saudi yang mengatakan bahwa kuota haji tambahan, yang jumlahnya 20 ribu jemaah, dibagi rata untuk jemaah haji reguler dan khusus.
“Yang (kuota tambahan) 20 ribu dibagi 50 persen itu, itu ada kebijakan Arab Saudi tidak?” tanya dia.
Menurut Iskan, ada ketidakkonsistenan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengenai masalah pembagian kuota haji. Dalam salah satu rapat dengan Menag, kata Iskan, Komisi VIII sempat menanyakan apakah memungkinkan jika kuota tambahan diberikan kepada haji khusus, mengingat tahun sebelumnya kuota haji khusus banyak yang tidak terserap. Namun Menag, kata Iksan, menyebut bahwa kuota tambahan untuk haji khusus tidak diizinkan di Arab Saudi.
Iksan juga menanyakan alasan Kemenag membagikan kuota haji khusus ke travel-travel. Apalagi pembagian kuota haji ke travel tanpa menginformasikan Komisi VIII sebagai mitra Kemenag.
Menanggapi semua pertanyaan itu, Subhan menjawab singkat: “Enggak tahu.”
Anggota Pansus Haji lainnya, Wisnu Wijaya, mengatakan, berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, diperoleh informasi bahwa pembagian kuota haji tidak ditentukan oleh Arab Saudi. Untuk itu, dia pun meminta Subhan agar memberikan alasan pertimbangan pembagian kuota haji secara merata ke haji reguler dan haji khusus.
“Kami sudah dapat jawaban, bukan dari otoritas Arab Saudi, tetapi dari Kemenag. Dan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari Anda. Tolong dijawab,” tanya Wisnu kepada Subhan.
