Ketua Pansus Angket Haji DPR RI, Nusron Wahid, menolak usulan anggota Pansus, Marwan Jafar, agar penyidik KPK mendampingi rapat Pansus Haji 2024.
Penulis: Faried Wijdan
Dianggap Membunuh Industri Kretek Indonesia, Sejumlah Elemen Pertembakauan Sampaikan Kritik Keras kepada Menkes
Salah satu aturan yang mengancam industri kretek nasional sebagaimana tertuang dalam RPMK adalah penyeragaman kemasan produk tembakau menjadi polos.
Setelah 57 Tahun, TAP MPRS Nomor XXXIII/1967 Resmi Dicabut, Sukarno Bersih dari Tuduhan Lindungi PKI
Pencabutan TAP MPRS memastikan nama Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu bebas dari tuduhan terlibat dengan gerakan PKI.
Pansus Haji DPR RI Bakal Libatkan Polisi dan KPK Tangani Dugaan Penyelewengan Kuota Tambahan
Pansus Haji DPR menyesalkan sikap Kementerian Agama yang belakangan ini dinilai tidak kooperatif selama proses penyelidikan.
Mahalnya ‘Bisnis’ Politik: Baru Dilantik, Anggota DPR Ramai-ramai Gadaikan SK demi Pinjaman Bank
Beberapa anggota DPRD yang baru dilantik di berbagai daerah langsung menggadaikan SK pengangkatan untuk mendapat dana segar dari bank. Perilaku yang merupakan imbas dari mahalnya ongkos politik parlemen–yang cenderung dipandang sebagai bisnis.
Menunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah adalah Ketidakadilan dan Merugikan Pemilih
KPK dan Kejagung mengklaim langkah ini diambil untuk mencegah potensi penegakan hukum dijadikan alat oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya.
Ditemukan Selisih Rp400 Miliar Antara Biaya Haji 2024 yang Disepakati DPR dan Realisasi BPKH-Kemenag
Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berlangsung pada Senin (2/9/2024), Pansus Haji DPR RI menemukan bahwa dari total biaya haji yang telah disepakati sebesar Rp8,2 triliun, hanya Rp7,8 triliun yang direalisasikan oleh BPKH. Hal ini menyebabkan adanya selisih sebesar Rp400 miliar yang belum teralokasikan atau digunakan.
Klaim untuk Selamatkan NU, Presidium Penyelamat Organisasi Buka Saluran Aduan bagi Warga Nahdliyyin
Presidium ini membuka layanan hotline atau saluran komunikasi untuk warga Nahdliyin yang merasa menemukan permasalahan terkait kebijakan Pengurus Besar NU (PBNU).
Pansus Didesak untuk Berani Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Haji, Jika Perlu Libatkan KPK
Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI harus berani tuntas mengusut dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji. Jika perlu, libatkan juga KPK.
Waspadai Penjajahan Literasi yang Merusak Memori Kolektif Nusantara
Berbagai bukti historis menunjukkan jika ingatan bangsa ini dirusak secara sengaja oleh kaum kolonial melalui narasi-narasi palsu yang terus diproduksi dan dikampanyekan sepanjang waktu, sehingga menyebabkan orang Indonesia masa kini keliru memahami bangsanya sendiri.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.